Pemerintah Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana. 

Proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahap pertama Integrated Fishing Ports and International Fish Markets yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pernyataan dukungan ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat mendampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam sosialisasi kepada Forkopimda Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (24/7/2025).

“Kami sangat mendukung penuh proyek PPN Pengambengan ini. Ini bukan hanya pembangunan fisik pelabuhan, melainkan juga bagian dari penguatan blue economy yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal Bali,” kata Wagub Giri Prasta.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, listrik, air bersih, hingga pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan operasional pelabuhan modern ini.

“Kami berharap masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan tuan rumah di sektor ini. SDM dan UMKM lokal harus dilibatkan secara maksimal agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Giri Prasta juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan Marina Pelabuhan Benoa sebagai hub bahari Indonesia Timur, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya Segara Kerthi, yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dalam pembangunan berkelanjutan.

“Kami akan terus bergerak bersama masyarakat dan Forkopimda untuk mengamankan dan mendukung proyek ini secara menyeluruh,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan bahwa pembangunan PPN Pengambengan merupakan bagian dari kebijakan Blue Economy nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia memaparkan lima pilar utama blue economy yang dijalankan: konservasi laut 30% hingga 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut.

“PPN Pengambengan akan dirancang sebagai eco fishing port yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan koperasi, pelatihan SDM, keterlibatan UMKM, serta sistem digital. Ini juga merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Pembangunan pelabuhan ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun dan akan dimulai dengan groundbreaking pada November 2025. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan konsolidasi program untuk memastikan keberhasilan proyek secara menyeluruh, baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kami membangun bukan hanya alatnya, tetapi juga manusianya. Pelabuhan ini akan menjadi model nasional bagi pengelolaan perikanan yang inklusif, manusiawi, dan berbasis keberlanjutan,” tutup Dr. Didit.

Proyek PPN Pengambengan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir Bali, memperkuat sektor kelautan, serta mendorong Bali menjadi pusat maritim strategis di kawasan timur Indonesia.