Guru Honorer Buleleng Minta Kepastian Status
beritabali/ist/Guru Honorer Buleleng Minta Kepastian Status.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BULELENG.
Polemik terkait nasib pegawai kontrak atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng belum juga berakhir, meski seleksi PPPK tahap I dan II telah digelar.
Tidak semua pegawai bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga gelombang aduan pun terus berdatangan ke DPRD Buleleng.
Pada Kamis (3/7), giliran puluhan guru honorer mendatangi kantor DPRD Buleleng. Mereka datang untuk berdiskusi bersama anggota dewan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
Koordinator Aliansi Guru Honorer Buleleng, Ketut Ardika, menyebut ada sekitar 451 guru honorer di Buleleng yang belum bisa mengikuti seleksi PPPK tahap I dan II lantaran masa pengabdiannya di sekolah negeri rata-rata baru satu hingga dua tahun.
"Kami hanya minta kelanjutan status kami kedepannya seperti apa. Tidak masalah kalau paruh waktu, kami malah bersyukur sekali karena sudah ada kejelasan status kami," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 185 Tahun 2022, seluruh pegawai honorer di instansi pemerintah resmi dihapus per 2023. Namun kenyataannya, di Buleleng masih banyak tenaga guru berstatus honorer yang tetap mengabdi.
"Tenaga pendidik sudah luar biasa mendedikasikan dirinya, terancam kehilangan pekerjaan sementara Buleleng masih membutuhkan banyak guru. Mudah-mudahan ada kebijakan dari pusat agar memberikan mereka prioritas atau skema yang bagus," terangnya.
Ngurah Arya pun berjanji akan membawa aspirasi para guru honorer ini ke pemerintah pusat melalui konsultasi langsung dengan Menpan RB.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rat