TKD Klungkung Turun Rp54 Miliar, Pemkab Fokus Tekan Belanja dan Genjot PAD

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

TKD Klungkung Turun Rp54 Miliar, Pemkab Fokus Tekan Belanja dan Genjot PAD

Selasa, 7 Oktober 2025, 21:59 WITA Follow

beritabali/ist/TKD Klungkung Turun Rp54 Miliar, Pemkab Fokus Tekan Belanja dan Genjot PAD.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung harus bersiap menghadapi tekanan fiskal pada tahun 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan mengalami pemangkasan signifikan, mencapai lebih dari Rp54 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Pemangkasan ini membuat total TKD yang akan diterima Klungkung pada 2026 hanya sekitar Rp771,6 miliar, turun dari Rp825,6 miliar pada 2025. Salah satu penurunan paling tajam terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang anjlok dari Rp21,6 miliar menjadi Rp7,5 miliar.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Dewa Dharmawan, menyebutkan hampir semua jenis dana transfer terkena imbas pemotongan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita harus menekan belanja dan mengurangi program yang tidak prioritas. Jalan keluarnya hanya dengan meningkatkan PAD. Salah satunya lewat digitalisasi, baik dalam pembayaran maupun pengawasan kebocoran,” jelasnya.

Adapun DAU dipangkas sekitar Rp5 miliar, dari Rp582 miliar ke Rp577 miliar. DAK fisik turun Rp3 miliar, sementara DAK non-fisik berkurang Rp1 miliar. Dana Desa juga ikut terkena imbas, menyusut menjadi Rp42,4 miliar dari sebelumnya Rp49,5 miliar.

Satu-satunya pos yang tetap stabil adalah Dana Insentif Fiskal, yang bertahan di angka Rp23,6 miliar.

Menghadapi tekanan ini, Pemkab Klungkung mulai menyusun ulang prioritas anggaran. Belanja yang dianggap tidak memberikan dampak nyata akan dipangkas, sementara sektor produktif dan pelayanan dasar mendapat perhatian utama.

Dharmawan juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini termasuk pembenahan sistem pembayaran dan pengawasan terhadap kebocoran potensi penerimaan.

"Dalam situasi seperti ini, belanja harus berkualitas. Setiap anggaran harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.