Saat ini sedang ramai dibicarakan soal parkir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah yang dikeluhkan banyak wisawatan. Dan hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB menyebutkan bahwa penarikan biaya parkir di KEK Mandalika itu terindikasi pungutan liar (pungli).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Pariwisata (Dispar) NTB meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng), segera menertibkan parkir liar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 

Kepala Dispar NTB, Jamaluddin Maladi, menegaskan terkait persoalan yang saat ini sedang ramai dibicarakan soal parkir di KEK Mandalika, menjadi ranah Pemkab Loteng yang harus segera menertibkan, karena menyangkut retribusi.

Menurutnya, persoalan itu sebetulnya sangat sederhana yang dapat segara dituntaskan. Apalagi hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB menyebutkan bahwa penarikan biaya parkir itu terindikasi pungutan liar (pungli).

“Saya sudah dua kali bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Kami sampaikan supaya segara menertibkan yang dianggap Pungli, seperti hasil investigasi dari Ombudsman,” tegasnya kepada wartawan di Mataram, Kamis (26/1). 

Lanjut Jamaluddin, jangan sampai karena persoalan itu membuat citra pariwisata NTB tercoreng. Sehingga harus ditertibkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

“Tapi setelah kami ketemu dengan Kadispar Lombok Tengah dan pak Sekda juga, memang akan segera ditertibkan. Karena yang begini ini tidak boleh dibiarkan liar, karena bisa mencoreng citra pariwisata kita. Bukan saja di Lombok Tengah, tapi diseluruh wilayah NTB,” tambahnya.