20 Hari Pascabanjir, Listrik di Pasar Badung Masih Terkendala

Selasa, 30 September 2025, 19:56 WITA Follow

beritabali/ist/20 Hari Pascabanjir, Listrik di Pasar Badung Masih Terkendala.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Aliran listrik di Pasar Badung Kota Denpasar masih belum optimal hingga hari ke-20 pascabanjir bandang.

Hal ini terjadi karena panel listrik yang sempat terendam banjir mengalami kerusakan parah dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan, Selasa (30/9).

Kondisi ini membuat aktivitas para pedagang belum bisa berjalan normal. Meski sebagian lampu sudah menyala sehingga tidak lagi gelap total, pasokan listrik tetap terbatas.

"Tapi untuk lemari penyimpan seperti showcase dan frezer belum bisa difungsikan mengingat listrik masih terbatas," aku Sang Ayu salah seorang pedagang.

Ia yang berjualan buah terpaksa membawa kembali dagangannya pulang untuk disimpan di lemari pendingin, khususnya buah yang rentan cepat busuk. Situasi lebih sulit dialami pedagang daging yang sangat membutuhkan freezer agar barang dagangan tetap layak jual.

Pedagang juga mengeluhkan adanya tambahan biaya listrik yang biasanya mereka bayar di luar biaya operasional pasar (BOP). Mereka berharap dengan sudah 20 hari tidak bisa menggunakan fasilitas listrik, ada kompensasi yang diberikan.

Dirut Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Ida Bagus Kompyang Wiranata, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan panel listrik di basement rusak total karena terendam air banjir. Perbaikannya membutuhkan biaya miliaran rupiah.

"Untuk perbaikan panel ada beberapa vendor yang sudah mengajukan penawaran. Itu biaya yang ditawarkan ada Rp1,7 miliar, ada juga yang menawarkan Rp3,7 miliar. Ada alat dari panel yang memang harus diganti," jelasnya.

Gus Kowi, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa sementara ini listrik di Pasar Badung masih mengandalkan genset sehingga pasokan terbatas hanya untuk lampu. Pihaknya juga tengah mengkaji alternatif lain.

Salah satunya dengan pemasangan listrik sementara dari PLN dengan biaya sekitar Rp500 juta untuk enam bulan. "Ini kita masih bicarakan, jika memang urgent, mungkin itu dana yang akan kita keluarkan dulu," tutupnya.