Menteri ATR Tekankan Akselerasi Sertifikasi Tanah Lembaga Keagamaan
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan sejumlah lembaga keagamaan, Kamis (17/07/2025).
Penandatanganan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut ini bertujuan mempercepat sertipikasi aset tanah milik lembaga keagamaan.
“Tinggal implementasinya. Segera tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama dan permudah prosesnya di lapangan. Kalau bisa, buat loket khusus untuk lembaga keagamaan supaya jalurnya tidak perlu antre,” kata Menteri Nusron saat memberi arahan.
Ia menegaskan bahwa tingkat legalisasi aset keagamaan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terjadi di berbagai institusi agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, hingga lainnya. Pemerintah pun mendorong percepatan melalui MoU yang telah disepakati baik secara nasional maupun di daerah.
“Di tingkat pusat sudah ada MoU dengan MUI dan stakeholder keagamaan lainnya,” tuturnya.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag) dalam percepatan penerbitan akta wakaf, yang kerap menjadi kendala dalam proses sertipikasi.
“Kami mohon kepada Pak Kanwil Kemenag, percepatan penerbitan akta wakaf agar bisa didorong. Tolong carikan SDM terbaik agar proses ini bisa lebih cepat,” imbaunya.
Ia mengajak semua pihak bergotong royong untuk menyukseskan program sertipikasi tanah keagamaan.
“Pemerintah pusat tidak bisa menyelesaikan hal ini sendiri, perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
Kerja sama ini melibatkan Kanwil BPN Sulut dengan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM), Keuskupan Manado, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), dan Gereja Masehi Hari Ketujuh (GMHK) Advent.
Acara ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Kanwil BPN Sulut Erry Juliani Pasoreh, jajaran Forkopimda Provinsi Sulut, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulut.
Editor: Redaksi
Reporter: bpn karangasem