Asean akan mempertimbangkan kembali rencana perdamaian yang disepakati dengan Myanmar jika junta militer negara itu melakukan lebih banyak eksekusi terhadap tahanan. Sebelumnya, kelompok 10 negara Asia Tenggara itu telah mendorong Myanmar untuk mematuhi konsensus perdamaian lima poin yang disepakati tahun lalu. Mereka juga telah mengutuk eksekusi terbaru terhadap empat aktivis demokrasi oleh junta.

"Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami akan dipaksa untuk memikirkan kembali... peran kami vis a vis konsensus lima poin Asean," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang merupakan ketua saat ini, dilansir Reuters, Rabu (3/8/2022).

Hun Sen mengatakan bahwa persatuan Asean telah ditantang oleh implikasi politik dan keamanan dari krisis di Myanmar, yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan.

Ia juga mengatakan bahwa sementara konsensus lima poin "tidak sesuai dengan keinginan semua orang", ada beberapa kemajuan termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Namun dia melanjutkan dengan mengatakan situasi saat ini telah "berubah secara dramatis" dan bahkan situasinya lebih buruk daripada sebelum perjanjian damai karena eksekusi junta terhadap para aktivis.

"Kamboja bersama dengan negara-negara anggota Asean lainnya sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi para aktivis oposisi itu, meskipun ada seruan dari saya dan yang lain agar hukuman mati dipertimbangkan kembali," kata Hun Sen.

Dalam pertemuan tersebut, Myanmar tidak hadir. 

Asean sejak akhir tahun lalu melarang junta Myanmar untuk bergabung dalam pertemuannya karena kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian di negaranya.

Beberapa anggota Asean lainnya, yang memiliki tradisi tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, bahkan semakin lantang mengkritik para jenderal.

Pekan lalu, militer Myanmar mengeksekusi para aktivis sebagai "keadilan bagi rakyat" dan menepis banjir kecaman internasional termasuk oleh tetangga terdekatnya.

Militer mengatakan telah mengeksekusi para aktivis karena membantu "aksi teror" oleh gerakan perlawanan sipil, eksekusi pertama Myanmar dalam beberapa dasawarsa.

Kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing pada hari Senin menyalahkan ketidakstabilan terkait dengan pandemi dan kekerasan internal karena menghambat upaya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian.

Junta juga memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak saat itu, dengan konflik menyebar setelah tentara menghancurkan sebagian besar protes damai di kota-kota besar dan kecil.(sumber: cnbcindonesia.com)