Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menangani persoalan sampah tanpa harus melarang produksi dan penjualan produk berbahan plastik sekali pakai yang berpotensi mengganggu ekonomi rakyat kecil.

Lewat program pengelolaan sampah secara sirkular berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), Banyuwangi tak hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), melainkan membangun sistem persampahan terpadu dari hulu ke hilir.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan, pemerintah daerahnya memiliki program persampahan yang komprehensif. Mulai dari bank sampah, pembangunan TPS3R, hingga menggandeng pihak swasta dan masyarakat.

“Pemkab sendiri telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan, sehingga penanganannya cukup komprehensif dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Ipuk menyebut pengelolaan sampah kini jadi indikator penilaian rapor desa untuk menentukan alokasi anggaran tiap desa.

"Kami juga didukung aktif warga pegiat persampahan. Mereka-mereka inilah yang aktif mengelola sampah dengan memilah dan mendaur ulang sampah hingga menghasilkan magot untuk mendegradasi sampah organik,” tuturnya.

Salah satu desa yang berhasil mengembangkan sistem ini adalah Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh. Di sana, pengelolaan sampah dirancang sebagai layanan publik yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan dan Penanganan Sampah Desa.

Selain penguatan TPS3R, Pemkab Banyuwangi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah serta membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus persampahan.

"Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia dalam pembangunan TPS3R Tembokrejo dan di Balak,” tukasnya.

Saat ini, Banyuwangi telah mengoperasikan 26 TPS3R di sejumlah kecamatan. TPS3R Balak bahkan mampu mengolah 84 ton sampah per hari dari 55 ribu lebih rumah tangga. Sedangkan TPS3R Tembokrejo Muncar, mampu menangani 12-25 ton sampah per hari dengan residu ke TPA hanya 2 ton.

”Alhamdulillah, TPS3R Tembokrejo bahkan meraih Plakat Adipura sebagai TPS3R Terbaik,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyusun Rencana Induk Persampahan (DRIP) dengan cakupan hingga 20 tahun ke depan, hasil kerja sama dengan Avfall Norge (asosiasi persampahan Norwegia), Indonesian Solid Waste Association (INSWA), dan program Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC).

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan segenap instansi yang terlibat, yang telah banyak membantu Banyuwangi dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam penyusunan masterplan ini,” kata Bupati Ipuk.

Dalam masterplan tersebut, ditargetkan Banyuwangi bebas dari kebocoran sampah ke lingkungan pada 2046 dan 60 persen sampah bisa diolah dan dipilah.

Sebagai langkah lanjutan, Banyuwangi akan membangun dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) berkapasitas 50 ton per hari dengan dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab dan organisasi Clean Rivers.

“SPA merupakan fasilitas pendukung dalam sistem pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir,” ucapnya.

Ipuk menegaskan keberadaan SPA akan memudahkan pengumpulan, pemilahan dasar, dan pengolahan awal sampah sehingga pengiriman ke TPST maupun TPS3R jadi lebih efisien.

“Kami berharap keberadaan SPA ini nantinya mampu mengurangi volume sampah dan meningkatkan efisiensi transportasi,” tukasnya.