Kabupaten Badung kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Badung sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa didampingi Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Capaian ini sekaligus menjadi opini WTP ke-11 berturut-turut yang diraih Pemkab Badung.

Kegiatan penyerahan LHP BPK tersebut dilaksanakan usai Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali yang beragendakan penyampaian LHP BPK atas LKPD Provinsi Bali TA 2024 di Ruang Sidang Utama, DPRD Bali, Kamis (5/6). Turut hadir dalam acara tersebut Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Forkopimda Bali, serta seluruh kepala daerah se-Bali.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas capaian tersebut. Ia mengaku, keberhasilan mempertahankan WTP tidak terlepas dari arahan, masukan, dan koreksi yang selama ini diberikan oleh BPK RI, disertai kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Opini WTP yang diraih ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu taat asas, berpedoman pada regulasi dan tepat waktu," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menjelaskan, pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 dilakukan untuk menguji kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Ia berharap opini WTP yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Bali bisa terus menjadi dorongan agar tata kelola keuangan daerah berjalan lebih akuntabel, efisien, dan efektif demi pelayanan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster turut memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah aktif memberikan evaluasi demi perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ia berharap ke depan, opini WTP tidak hanya soal administratif semata, tetapi juga dapat menghadirkan program-program yang benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bali.