Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. 

Pemkab Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Tak hanya itu, capaian tahun ini turut diiringi jumlah temuan atau catatan dari BPK RI Perwakilan Bali yang paling sedikit sepanjang sejarah pemeriksaan laporan keuangan kabupaten tersebut.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (5/6/2025).

Dalam pernyataannya, Bupati Sutjidra mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas raihan ini.

"Raihan ini tentunya hasil dari kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 ini bisa diterima dengan baik," jelasnya.

Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini menyebut, minimnya temuan dari hasil pemeriksaan BPK menjadi indikator penting atas semakin baiknya kualitas laporan keuangan daerah.

"Hal ini menunjukkan semakin baiknya akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah kita," ujar Sutjidra.

Ia juga memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, atas peran aktif mereka dalam memastikan kelengkapan dokumen, ketepatan prosedur, serta akurasi data keuangan.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda dan para pimpinan OPD terkait atas kerja kerasnya sehingga kita bisa mempertahankan opini WTP ini untuk ke-12 kalinya," kata dia.

Meski berhasil mempertahankan prestasi membanggakan ini, Bupati Sutjidra menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelaporan keuangan wajib terus dilakukan agar opini WTP tetap dapat diraih di tahun-tahun mendatang.

"Ke depan, kita harus bisa meningkatkan lagi kualitas pelaporan keuangan kita sehingga kita bisa mempertahankan opini WTP ini di tahun-tahun mendatang," imbuh Sutjidra.

Capaian opini WTP ke-12 secara berturut-turut, ditambah jumlah catatan BPK paling sedikit sepanjang sejarah, menjadi bukti konsistensi Pemkab Buleleng dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Prestasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Buleleng.