Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Perda Baru, Sopir Taksi Online di Bali Wajib Ber-KTP dan Berpelat DK
bbn/ilustrasi/Perda Baru, Sopir Taksi Online di Bali Wajib Ber-KTP dan Berpelat DK.
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali sepakat memberlakukan aturan baru bagi pengemudi taksi online (taksol) di Pulau Dewata.
Nantinya, seluruh sopir taksi berbasis aplikasi yang beroperasi di wilayah Bali wajib memiliki KTP Bali dan menggunakan kendaraan berpelat DK.
Kesepakatan itu menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi (ASKP) yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (28/10/2025).
Ranperda tersebut kini akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menyampaikan bahwa regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan ruang usaha yang adil bagi warga lokal.
“Antara lain, satu menata keberadaan vendor-vendor anggota sewa khusus. Kedua membuat standarisasi tarif yang layak. Tiga, rekrutmen driver dengan KTP beralamat di Bali, menggunakan pelat DK,” kata Suyasa.
Baca juga:
Mobil Non Plat DK Kena Tipiring
Ia juga menambahkan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para pengemudi yang melayani wisatawan.
“Adanya standarisasi kompetensi para driver pariwisata wajib memiliki pengetahuan tentang pariwisata budaya Bali dan menggunakan label resmi Kreta Bali Semita pada setiap kendaraan yang digunakan untuk layanan ASKP,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan, apabila perda ini telah disahkan oleh Kemendagri, maka seluruh pengemudi dan perusahaan aplikasi wajib mematuhinya.
“Nanti (sopir taksi online) harus mengikuti ketentuan regulasi perda ini, ketika sudah disahkan diundangkan jadi peraturan daerah Bali, kita harus taat dan ikuti bersama-sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, aturan ini juga membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat lokal. “Tetapi ini sudah masuk pada wilayah pembahasan yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif, bahkan teman-teman di driver pun mengawal. Nah inilah akan kita bawakan ke pusat untuk bagaimana terbitnya driver-driver forum di Bali ini,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Bali juga berencana mengembangkan aplikasi tunggal resmi agar semua pengemudi dan vendor taksi online dapat terdata secara sistematis.
Diketahui, sebelumnya Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali telah menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bali, Senin (6/1), dengan tuntutan agar kuota taksi online dibatasi, pengemudi wajib ber-KTP Bali, serta penggunaan pelat kendaraan DK.
Ketua forum, I Made Darmayasa, menyatakan aspirasi tersebut telah diterima oleh DPRD Bali untuk dibahas lebih lanjut.
“Jadi ada enam tuntutan yang kami sampaikan dan sudah diterima, sekarang kami menghadap untuk pemantapan,” kata Darmayasa. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Karyawan Studio Tatto Gantung Diri Sambil Live TikTok di Kos Denpasar
Dibaca: 9079 Kali
Pesan Terakhir Pelajar SMP di Denpasar yang Tewas Gantung Diri
Dibaca: 7051 Kali
ABOUT BALI
Film Dokumenter Hidupkan Kembali Sejarah Tari Kecak di Bedulu
Makna Tumpek Landep Menurut Lontar Sundarigama
Tari Sanghyang Dedari Nusa Penida Diajukan Jadi Warisan Budaya Tak Benda
Mengenal Tetebasan Gering, Topik Menarik di Festival Lontar Karangasem
29 Pasangan Ikuti Nikah Massal di Pengotan