Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan atau KAPAL Perempuan didirikan pada tanggal 8 Maret 2000 sebagai tanggapan terhadap perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa reformasi. 

KAPAL Perempuan menjadi wadah bagi para aktivisnya untuk mengembangkan cara berpikir kritis di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan dan kelompok marginal yang masih tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. 

Pengembangan cara berpikir kritis yang dibarengi dengan aksi nyata di komunitas merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, demokratis dan pluralis. 

Untuk itu, pengembangan pendidikan alternatif yang bertujuan meningkatkan keadilan gender, otonomi, nilai-nilai pluralistik dan kepemimpinan perempuan menjadi sebuah strategi penting, khususnya untuk mendorong pemimpin-pemimpin perempuan dan kelompok-kelompok perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan baik di ranah domestik maupun publik. 

Baca juga:
1.000 Perempuan Berkebaya di Bali Memasak Hingga Konvoi ATV

KAPAL Perempuan yang berbadan hukum perkumpulan akan berkontribusi melalui visinya yaitu terciptanya masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang memiliki daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan dan anti kekerasan.

Saat ini KAPAL Perempuan telah memasuki usia 23 tahun dan terus berkomitmen untuk “Bergerak dan Mengubah, Menjangkau yang Tak Terjangkau” wilayah-wilayah sulit di Indonesia terutama Indonesia Timur. 

"Bekerja sama dengan multi pihak dan memposisikan kepemimpinan perempuan sebagai kelompok inti dari gerakan perempuan dalam melakukan perubahan sosial,” jelas Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan.

Wilayah-wilayah yang dijangkau KAPAL Perempuan melalui program-program langsung maupun daerah asal peserta Pendidikan KAPAL Perempuan sejak tahun 2000 antara lain di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang, Lampung, Papua, Bali, Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, Palu, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta. 

Sampai saat ini, lebih dari 10.000 alumni yang berkembang kesadaran kritis dengan perspektif gender dan pluralism serta menguat kepemimpinanya.