"Pak Jokowi jelas nggak memaksakan kehendaknya, bukti nyata Partai NasDem, PKS dan Demokrat leluasa membentuk koalisi," katanya.

"Kalau mereka belum bisa sepaham soal siapa cawapres yg mereka ajukan, ya itu masalah mereka, jangan salahkan pihak lain," lanjutnya dikutip detik.com.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons pernyataan Beny yang menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Irfan menyebut pernyataan Benny itu hanya tuduhan tanpa bukti.

"Sebenarnya nggak perlu direspons, apa yang disampaikan itu nggak ada yang benar gitu. Itukan sebuah imajinasi atau sebuah tuduhan yang buktinya, faktanya memang tidak ada sama sekali," kata Irfan saat dihubungi, Senin (8/5/2023).

Irfan mengatakan tak ada keterlibatan Jokowi untuk ikut campur dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Benny menuding demikian lantaran tak diajak berdiskusi bersama enam ketum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, lantaran sudah berbeda koalisi.

"Siapa cawe-cawe, nggak ada cawe-cawe pertemuan itu pertemuan membicarakan pemerintahan. Memberitakan kenegaraan membicarakan kebangsaan dan kelanjutannya gimana, minta pendapat saran dari partai politik koalisi. Mungkin Pak Benny merasa seperti itu karena merasa nggak diajak, karena bukan partai koalisi, jadi ya jangan juga baperanlah kalau nggak diajak," ungkapnya.

Dia juga meluruskan pernyataan yang menyebut Jokowi tak netral dengan mengumpulkan para ketum parpol. Menurutnya, Jokowi merupakan presiden yang juga merupakan jabatan politik lantaran dipilih oleh partai.

"Nggak netralnya gimana, posisi beliau kan sebagai posisi presiden walaupun presiden itu kan jabatan politik. Jabatan politik karena dipilih oleh parpol itu konstitusi kan. Nggak netralnya gimana?," kata Irfan.

Irfan menekankan jika pembahasan para ketum dan Jokowi terkait progress Indonesia ke depan. Bagaimana negara mampu memberdayakan usia produktif sebagai bagian dari bonus demografi.

"Yang dibahas semua ketum parpol itu mendiskusikan bagaimana ke depannya negara kita ini dari negara berkembang jadi negara maju. Inilah kesempatan dalam 13 tahun mendatang kita bisa anggap melompat menjadi negara maju," ujarnya.

"Nah, kenapa diundang partai koalisi ya karena politik itulah yang akan memberikan arah ke depannya, yang memilih ke depannya terhadap siapa presidennya, siapa leadership, siapa presidennya. Begitu, jadi sesuai dengan konstitusi, parpol yang memberikan dukungan dan gabungan parpol untuk mencalonkan," imbuhnya seperti dikutip detik.com.(sumber: cnbcindonesia.com)