Uji coba 100 persen pelaksanaan Co-Firing Biomass dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilakukan di PLTU Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yakni dengan menggunakan bonggol jagung. 

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Sudjarwo mengatakan hal ini merupakan suatu prospek yang luar biasa bagi PLTU Sumbawa Barat. 

“Benar kami telah melakukan uji coba 100 persen Co-Firing PLTU dengan pemanfaatan energi baru terbarukan yaitu menggunakan bonggol jagung, hal ini merupan suatu prospek yang luar biasa bagi kami,” ujarnya, saat diskusi lanjutan mengenai program Co-Firing Biomassa di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur, Mataram, Rabu (30/11).

Sudjarwo mengatakan, langkah selanjutnya yang akan PLN lakukan adalah melaksanakan MoU dengan Pemprov NTB agar nantinya program ini dapat berjalan dengan semestinya dan teratur.

Menindaklanjuti program Co-Firing Biomass yang diinisiasi PLN, Pemerintah Provinsi NTB terus mempersiapkan semua yang dibutuhkan agar Co-Firing Biomass dapat diterapkan sepenuhnya di NTB. 

Hal ini sejalan dengan mewujudkan komitmen Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon di tahun 2050. Co-firing sendiri merupakan rencana substitusi batubara dengan bahan biomassa pada rasio tertentu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan program Co-Firing Biomass wajib dijalankan di NTB. 

“Sampai saat ini NTB merupakan daerah yang tertinggi penggunaan renewable energy di Indonesia, tentu program ini akan kami dorong semaksimal mungkin karena tujuan utamanya adalah mengganti batubara dengan biomassa,” terang Wagub Roaming, membuka diskusi. 

Ummi Rohmi panggilan akrabnya menjelaskan, tentu tidak mudah dan banyak rintangan dalam mensukseskan program ini salah satunya ialah manajemen feedstock dan regulasinya, namun ia optimis NTB mampu menerapkannya.

“Tentu terdapat beberapa PR besar, salah satunya feedstock dalam menerapkan Co-Firing Biomassa ini, sedang kita susun regulasi mengenai ini, sehingga sistem ini siklusnya tertutup dan semuanya harus konteks legal dan tidak boleh ilegal yang masuk dalam sistem ini,” tegasnya.

Ia berharap kedepannya,bagian Co-Firing Biomass mampu menjadi multiplier effect bagi masyarakat NTB, khususnya dalam hal manajemen feedstock dan sektor lain. Ia menambahkan nantinya Provinsi NTB juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan program ini.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah mengungkapkan diskusi dan rapat mengenai hal ini akan terus dilaksanakan secara rutin. Ia menilai Co-Firing Biomassa sejalan dengan komitmen NTB dalam mewujudkan Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon) di tahun 2050.

“Diskusi seperti ini akan memperkaya  perspektif kita mengenai biomassa. Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara guna mewujudkan Net Zero Emission di NTB,” kata Julmansyah.