DPRD Gianyar Nilai Kritik Ni Luh Jelantik soal Pinjaman Daerah Tak Berdasar
beritabali/ist/DPRD Gianyar Nilai Kritik Ni Luh Jelantik soal Pinjaman Daerah Tak Berdasar.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, GIANYAR.
Kritik anggota DPD RI, Ni Luh Jelantik, terkait pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar mendapat tanggapan dari anggota DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra.
Ia menilai Ni Luh tidak memahami kondisi faktual pembangunan dan layanan publik di Gianyar.
“Luh Jelantik nggak tahu tentang Gianyar. Tahukah dia, kesehatan di Gianyar gratis, pendidikan gratis, ada beasiswa, bahkan anak masuk SD dan SMP mendapat seragam, tas, sepatu, dan alat tulis, hingga beasiswa kuliah gratis di universitas negeri,” kata Ngakan, Senin (19/8/2025).
Ngakan menegaskan sejumlah kebijakan pro-rakyat telah berjalan di Gianyar. Di antaranya pajak sawah LP2B yang digratiskan, rencana penghapusan PBB untuk seluruh sawah pada 2026 (kecuali lahan usaha), serta dukungan Rp20 juta per tahun bagi setiap Sekaa Teruna.
Selain itu, ia menyebut Gianyar memiliki layanan kesehatan terbaik dengan RS Sanjiwani dan RS Payangan yang telah membuka Poli Jantung pertama di Bali. Bahkan, menurutnya, Gianyar masuk 10 daerah paling maju di Indonesia.
Menanggapi sorotan Ni Luh terhadap pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), Ngakan menegaskan proyek tersebut sudah masuk dalam visi-misi Bupati I Made Mahayastra sejak awal menjabat.
Pinjaman daerah, kata dia, dilakukan dengan perhitungan matang, sama halnya dengan pembangunan RS Gianyar, RS Payangan, hingga pinjaman dana PEN sebesar Rp500 miliar yang kini hampir lunas berkat kemampuan fiskal daerah dengan PAD mencapai Rp2 triliun.
Menurutnya, Gianyar sebenarnya mampu membangun Puspem tanpa pinjaman. Namun anggaran juga harus dibagi untuk belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang tahun ini dianggarkan Rp220 miliar dan tahun depan Rp300 miliar.
“Semua harus diperhitungkan. Luh Jelantik bersabar saja, beri waktu pemimpin Gianyar membangun. Perbaikan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lain sedang berjalan dan dua tahun lagi akan tuntas,” jelas Ngakan.
Ngakan menegaskan DPRD Gianyar tidak anti kritik, namun menilai kritik seharusnya membangun dan berbasis data yang jelas.
“Kita siap dikritik, tapi harus membangun dan dengan data yang jelas. Bila perlu, datang langsung ke DPRD Gianyar untuk berdiskusi. Jangan ketidaktahuan masyarakat dijadikan panggung politik,” tegasnya.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/gnr
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor