Beritabali.com, Jakarta. Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan, Australia telah menyadap atau mengetahui 90 persen komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, 90 persen komunikasi Presiden SBY yang disadap oleh Australia adalah bukan termasuk kategori rahasia negara. Sementara, 10 persen rahasia negara sudah diamankan.

"Kebanyakan yang terbongkar itu (komunikasi Presiden SBY disadap) 90 persen dan 10 persen rahasia negara itu masih aman," kata Wawan, kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (18/11/2013) malam.

Namun demikian, menurut Wawan rahasia negara masih dalam kondisi aman. Menurutnya, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) harus segera membentengi informasi yang menyangkut tentang rahasia negara.

"Yang paling penting bagaimana mengamankan informasi rahasia negara. Kalau yang lain saya rasa silahkan saja," tegas Wawan.

Untuk itu, lanjut Wawan, langkah yang akan dilakukan BIN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengamankan rahasia negara. Menurutnya, BIN akan bertindak secara intelijen tanpa konsumsi publik.

"Langkah-langkah intelijen itu dilakukan secara intelijen juga, tapi ini tidak bisa menjadi konsumsi publik. Itu kan namanya intelijen dibawah tanah dan tidak mungkin dibuka, tidak bisa disamakan dengan lembaga publik," jelasnya.

Menurutnya, BIN akan menginformasikan langkah yang telah dilakukan terkait penyadapan AS dan Australia kepada Presiden SBY dan DPR. "BIN akan sampaikan kepada DPR dan presiden, kecuali publik meminta penjelasan kepada presiden dan DPR," kata Wawan.

Sebelumnya, dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh indonesia oleh intelijen Australia mengemuka setelah kantor media Australia ABC dan harian The Guardian.

Dalam dua media tersebut menyebutkan adanya laporan bahwa Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009.

Berdasarkan laporan tersebut, selain Presiden SBY, penyadapan juga dilakukan tokoh lain seperti, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal (sekarang Dubes RI untuk AS), mantan Menpora Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa (saat menjadi Mensesneg), Sri Mulyani (saat menjadi Menteri Keuangan), Widodo AS (saat menjadi Menko Polhukam), dan Sofyan Djalil (saat menjadi Menkominfo). [bbn/inilah]