Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali segera memanfaatkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Program ini menjadi insentif ekonomi pemerintah pusat untuk memperkuat industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan tahun dengan plafon Rp500 juta sampai Rp10 miliar. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen sehingga pelaku industri hanya menanggung bunga efektif sekitar 2 persen.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini karena target utamanya adalah industri padat karya.

“Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang yang kita sasar adalah industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah sehingga mereka pelaku usaha hanya membayar 2 persen,” kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Denpasar, Kamis (4/9/2025) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.

Menperin menyebut, regulasi penerima KIPK saat ini mewajibkan memiliki tenaga kerja lebih dari 50 orang. Namun, untuk Bali pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema pada tahun 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor.

“Jadi khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur, kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat karya ini tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, dan modal usaha,” tegasnya.

Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas.

“Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” tambah Menperin Agus.

Sosialisasi KIPK di Bali juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.

Secara simbolis, Bank BPD Bali menyalurkan perdana KIPK kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).

Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menambahkan, KIPK merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat sektor padat karya. Ada enam subsektor prioritas yang disasar, yaitu makanan-minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, furnitur, serta mainan anak.

“Melalui KIPK, kami ingin memastikan industri padat karya bisa tumbuh berdaya saing, berkontribusi lebih besar pada perekonomian, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” jelas Tri.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat program ini. Pemerintah menargetkan minimal 2.000 perusahaan dapat mengakses fasilitas KIPK secara nasional di tahun 2025.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peluncuran perdana program ini di Bali. Menurutnya, permodalan selama ini menjadi kendala utama IKM untuk berkembang.

“Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen berarti hanya 2 persen, ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar,” ujar Koster.

"Karena selama ini yang menjadi kendala itu salah satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali," pungkasnya.