Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp200 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. 

Dana ini akan digunakan untuk penataan menyeluruh dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Buleleng, yang selama ini dinilai sudah tidak memadai dalam melayani masyarakat.

Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, saat ditemui Jumat (25/7) mengungkapkan, kondisi RSUD Buleleng sangat krodit, dengan antrean panjang dan ruang tunggu poliklinik yang penuh sesak. Selain itu, keterbatasan ruang ICU menjadi salah satu alasan utama perencanaan renovasi besar-besaran ini.

"Jadi memang harus direnovasi. Kalau tambal-sulam tidak efektif. Kami berencana mengajukan peminajam daerah ke BPD Bali sebesar Rp 200 Miliar. Jadi polikliniknya bisa terintegrasi dengan ruang perawatan dan ICU," jelasnya.

Tak hanya fokus pada bangunan, dana ini juga akan dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan modern yang selama ini belum tersedia, termasuk MRI.

"Rp200 Miliar ini juga untuk alkes. Sebab MRI kita tidak punya. Banyak masyarakat yang harus ke Denpasar. Selain mahal ongkos transport, harus menginap di Denpasar. Jadi dengan penataan ini kami harap masyarakat tidak diberatkan lagi untuk mengakses layanan kesehatan," katanya.

Bupati Sutjidra menambahkan, RSUD Buleleng ke depan diharapkan bisa menjadi rumah sakit pendidikan utama sekaligus rumah sakit rujukan regional nasional, khususnya dalam penanganan gawat darurat ibu dan anak.

Agar pembangunan tidak terhambat dan bisa dilakukan dalam satu tahap, Sutjidra menilai peminjaman dana menjadi opsi paling realistis. Jika dilakukan secara bertahap (multi years), ia khawatir akan mengganggu pelayanan masyarakat.

Rencana peminjaman ini telah diajukan ke DPRD Buleleng. Apabila mendapat persetujuan, Dinas PUTR Buleleng akan segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED). Targetnya, pembangunan bisa dimulai pada tahun 2026.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Ngurah Arya, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.

"Untuk menyempurnakan program itu memang paling bagus dengan mencari pinjamam. Harapannya, ketika RSUD ini ditata, masyarakat tidak perlu jauh berobat karena alkesnya sudah disediakan dengan baik," ujarnya.

Namun demikian, Ngurah Arya menegaskan pentingnya fungsi kontrol atas pemanfaatan dana tersebut.

"Harus tetap ada fungsi kontrol. Jangan sampai taman dulu yang dibuat, padahal ada ruang intensif yang perlu ditambah. Saya rasa fraksi lain juga setuju dengan rencana ini untuk kepentingan umum," tandasnya.