Bupati Klungkung I Made Satria akhirnya buka suara terkait polemik pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang viral karena dinilai merusak estetika hingga berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan.

Bupati menegaskan, proyek tersebut bukan dimulai pada masa kepemimpinannya, melainkan sudah bergulir sejak era Bupati Nyoman Suwirta pada tahun 2023.

Satria menjelaskan, proses awal pembangunan sudah melalui sosialisasi bertahap yang dilakukan investor kepada warga sekitar. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Klungkung.

“Kelingking itu proses pembangunannya diawali dengan sosialisasi. Kalau tidak salah pada saat itu di tahun 2023, itu kalau tidak salah di era masih eranya Pak Nyoman Suwirta,” ujarnya usai menghadiri Groundbreaking Kantor Pusat Bank BPD Bali, di Renon, Denpasar, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, masyarakat setempat telah memberikan persetujuan, meski detail isi persetujuan tersebut menjadi domain investor dan warga wilayah Kelingking.

Satria menegaskan bahwa seluruh izin awal proyek diperoleh melalui Online Single Submission (OSS) dari pemerintah pusat.

“Ketika persetujuan dari masyarakat setempat sudah ada, pihak investor mengurus izin. Izinnya melalui OSS. Ketika itu muncul izin lingkungan dari pusat, kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa selain menerbitkan PBG,” jelasnya.

Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga terbit pada masa Bupati Suwirta tahun 2023, setelah rekomendasi teknis dari dinas terkait di Klungkung.

Saat ini, proyek lift kaca belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), yang akan menentukan apakah bangunan tersebut boleh difungsikan atau bahkan berpotensi dibongkar.

“Yang belum sekarang ini adalah SLF dan SLO. Apabila nanti tidak layak fungsi atau tidak layak operasi, bisa dilakukan tindakan, termasuk kemungkinan pembongkaran,” tambahnya.

Bupati Satria mengakui munculnya dua kubu masyarakat lokal pro, karena lift berpotensi meningkatkan pendapatan desa adat dan desa dinas. Di satu sisi wisatawan dan publik kontra, karena bangunan menjulang dianggap merusak ikon visual Kelingking Beach, salah satu pantai paling populer di dunia.

“Di satu sisi masyarakat pro karena berharap pendapatan meningkat. Di sisi lain wisatawan menilai bangunan itu mengurangi keindahan,” katanya.

Atas viralnya polemik tersebut, Pemkab Klungkung telah memanggil perwakilan investor dan membentuk pendampingan oleh tim ahli daerah untuk melakukan kajian objektif terkait keselamatan dan dampak lingkungan.

Satria mengaku sudah menerima telepon langsung dari Gubernur Bali yang memerintahkan peninjauan lapangan.

“Beliau mengatakan akan menurunkan tim. Dan hari ini tim dari Pansus DPRD Bali turun langsung ke lokasi,” ungkapnya.

Pemkab Klungkung menegaskan tetap menunggu hasil kajian provinsi dan keputusan pusat terkait kelayakan proyek.

Bupati Satria secara terbuka mengkritik sistem OSS karena membuat pemerintah daerah tidak punya kewenangan penuh menjaga kawasan rawan seperti tebing Pantai Kelingking.

“Betul, tidak berdaya Pemda terkait OSS. Kami sudah sampaikan ke Kementerian ATR agar ini dikaji ulang. Karena yang tahu wilayah mana yang harus dijaga adalah kami di daerah, bukan pusat,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat mengembalikan sebagian kewenangan perizinan agar kabupaten bisa lebih leluasa membatasi alih fungsi lahan di kawasan suci dan rawan bencana.