Tersendatnya proses pencairan bantuan sosial (Bansos) di Tabanan akhirnya dipastikan penyebabnya karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terblokir. 

Hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disos P3A) Tabanan telah melakukan evaluasi hasil pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM).  

Dari hasil evaluasi yang melibatkan petugas pendamping dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut, dipastikan hampir sebagian besar kendala pencairan akibat gagal seting yang selama ini disebut-sebut dengan istilah error 06.

“Secara umum masalahnya di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir saja. Kalau yang meninggal atau pindah domisili status bansosnya dikembalikan ke negara,” ujar Kepala Dinsos P3A Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, Selasa (2/11).

Ia memperkirakan, KKS yang terblokir ada yang dialami KPM pada Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlahnya sekitar 80 KPM lebih. Sedangkan pada program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diperkirakan kurang dari 60 KPM.

“Nah terhadap yang KKS-nya terblokir ini kami mohonkan ke bank Himbara untuk dibantu pencairannya. Karena ini sudah ranahnya di bank. Kami hanya menyampaikan berapa jumlah yang terblokir saja,” sebutnya.

Di samping itu, beberapa KKS yang terblokir juga disebabkan adanya penambahan jumlah KPM. Dan sebaliknya ada juga tergraduasi karena dipandang sudah mampu sehingga tidak masuk ke dalam syarat penerima bansos.

“Sekitar 99 persen masalah pencairan bansos ini sudah klir. Rata-rata karena kesalahan administrasi. Sekarang ini tinggal menunggu pencairan bansos PKH tahap empat dan BPNT untuk Oktober, November, sampai dengan Desember,” paparnya. 

Sementara itu, salah seorang staf Dinsos P3A yang enggan disebutkan namanya, menerangkan proses pendampingan pada program BPNT, sebagian besar KPM mengalami error 06 saat melakukan pencairan atau transaksi.

“Ada sekitar 55 KPM. Kami sudah bersurat ke BNI selaku anggota Himbara yang mencairkan bansos di Tabanan untuk melakukan seting ulang. Kami juga sudah ambil sampel secara acak. Masih ada KPM yang kartunya gagal seting. Makanya kami saat ini dalam posisi menunggu tindak lanjutnya seperti apa,” ujarnya.