Jokowi sebetulnya bukan pilihan terbaik capres PDIP. Jokowi antara lain, belum bisa menunjukkan kemampuannya sebagai Gubernur dari sebuah kota Megapolitan. Kalau tingkat Gubernur masih belum mampu, lantas bagaimana dengan jabatan Presiden, jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia? Ketidakmampuan itu terlihat dari data penyerapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Catatan yang ada menunjukkan, APBD 2013 hanya bisa diserap 38%. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan laporan-laporan media yang menempatkan Jokowi sebagai Gubernur yang dalam waktu singkat, sudah cukup berhasil.

Keberhasilan itu selalu ditekankan, antara lain karena Jokowi memiliki pasangan (Ahok) yang sejiwa dan sehati dalam menjalankan pekerjaan sebagai pimpinan daerah. Tetapi mencari capres yang sempurna, juga bukan persoalan mudah. Jadi perlu ada toleransi biarpun hanya sedikit. Atas dasar itu, pilihan pada Jokowi bisa dimengerti.

Tapi kalau PDIP ingin Jokowi berhasil memerintah Indonesia (manakala memang terpilih sebagai Presiden), sejak awal Jokowi sudah harus diduetkan dengan pasangan yang mampu menutupi kekurangannya. Terutama dalam hal manajemen birokrasi berskala raksasa.

Untuk itu Jokowi perlu diduetkan dengan sosok yang memiliki kriteria seperti yang diutarakan di atas. Atau sang pendamping dijamin dia tidak akan menyudutkan Jokowi di kemudian hari. Atau tidak tergoda menjadi orang nomor satu disaat pemerintahan masih belum menyelesaikan masa tugasnya.

Yang dipasangkan dengan Jokowi itu juga harus memiliki modal dalam berbagai hal. Mulai dari modal materi, pengalaman birokrasi nasional, politisi yang mengerti masalah-masalah mikro dan makro ekonomi. Singkatnya, cawapres pendamping Jokowi haruslah politisi komplit yang punya misi membangun bangsa. Bukan untuk membangun kerajaan bisnis baru bagi keluarga. Tidak pula politisi yang memiliki aura nepotisme.

Jika kriteria itu yang dibutuhkan, sosok tersebut bisa mengerucut ke Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa. Mengapa Hatta Rajasa? Politisi asal Palembang, Sumatera Selatan ini, secara materi sudah mapan. Kemapanannya sudah dimulai ketika ia belum masuk dalam pemerintahan. Hatta seorang pebisnis alumni ITB yang kemudian menggunakan instink bisnis tersebut untuk kegiatan politik.

Hatta Rajasa yang sudah masuk kabinet di era reformasi, sudah menjadi menteri secara berturut sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan SBY. Jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya, Riset dan Teknologi (MenRistek), Perhubungan (Menhub), dan Sekretaris Negara (Mensesneg).Terakhir Hatta Rajasa menjabat Menko Perekonomian.

Faktor mendasar yang membuat Hatta Rajasa merupakan sosok ideal berduet dengan Jokowi, terletak pada alasan psikologis, kemanusiaan dan profesional. Sehingga dari berbagai pertimbangan, termasuk profesionalisme, Hatta Rajasa merupakan sosok yang tepat diduetkan dengan Jokowi.

Menteri yang paling kaya pengalaman ini, bakal rugi jika dia sendiri masih melirik kandidat partai lain. Dengan PDIP, Hatta dikenal mempunyai hubungan yang baik. Khususnya dengan mendiang Taufiq Kiemas, suami Megawati yang juga sama dengan Hatta berasal dari Palembang.

Hubungan baik itu dimanfaatkannya untuk mengakhiri sisa-sisa perseteruan politik antara TK dengan Presiden SBY. Peran mediasi dilakukan Hatta Rajasa pada awal-awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, tahun 2005.

Saat itu status Hatta Rajasa belum lagi berbesanan dengan Presiden SBY. Cara Hatta Rajasa mengakhiri perseteruan TK dengan SBY, sangat elegan. Hatta mengundang TK ke Palembang dan di sanalah TK bertemu secara kebetulan dengan SBY.

Pertemuan itu seperti mengingatkan nostalgia dari ketiga tokoh tentang ibukota Sumatera Selatan. Sebab SBY sendiri ketika sebagai jenderal aktif, pernah menjadi Panglima Kodam Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Peran mediasi ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang gampang. Apalagi pelaksanaannya dilakukan saat emosi di antara dua pihak yang berseteru sedang panas-panasnya.

Hatta sebagai mediator SBY dan kubu Teuku Umar, bisa dianggap berhasil. Karena pada akhirnya hubungan kaku antara SBY dan TK mencair. Di saat hubungan SBY dan TK sudah mencair, Hatta Rajasa juga melobi TK agar mengizinkan puterinya Puan Maharani masuk ke Sekretariat Kabinet.

Tujuannya agar Puan memiliki pengetahuan praktis dan pengalaman lapangan tentang denyut pekerjaan di jantung birokrasi negara. Gagasan ini tidak terwujud. Namun adanya gagasan itu telah mencairkan kekakuan yang selama bertahun-tahun mengganjal hubungan dua elit politikus nasional.

Oleh karenanya masuknya Hatta Rajasa dalam duet PDIP, diperkirakan tidak akan menimbulkan goncangan. Bahkan bagi Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, sekaligus Ketua Fraksi PDIP di DPR-RI, masuknya Hatta Rajasa dalam duet PDIP bukan sesuatu yang bertentangan dengan ideologi partai.

Bahkan secara pribadi sebagai anak semata wayang TK dan Megawati, masuknya "Uwak atau Paman Hatta", bisa menjadi semacam obat pengingat rindu almarhum TK. Kalaupun masuknya Hatta Rajasa melahirkan tudingan sebagai sebuah rantai nepotisme dan aliansi kedaerahan, biarlah Hatta Rajasa sendiri yang harus menghadapi dan mengatasinya.

Last but not least important, kata orang yang suka berbahasa planet, secara politik, Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN, juga memiliki portofolio yang kuat. Artinya, jika Hatta berkoalisi dengan PDIP, koalisi itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Koalisi itu memiliki alasan yang kuat.

Kedua partai juga tidak pernah saling menyerang. PAN dan PDIP sama-sama partai terbuka kendati PAN lebih kental dengan ke-Islamannya sedangkan PDIP lebih kental ideologi kemajemukannya. Jika keduanya digabung, koalisi tersebut akan merupakan sesuatu yang menyejukkan.

Karena itu dapat dipastikan, jika dua-duanya punya keinginan yang sama, konkritisasi duet PDIP-PAN, tidak akan mengalami kesulitan sama sekali.