Dewan Tuding Mutasi Pejabat Tidak Obyektif

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Dewan Tuding Mutasi Pejabat Tidak Obyektif

Negara

Senin, 2 Maret 2009, 17:42 WITA Follow

images.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

mutasiAnggota DPRD Jembrana menuding mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat eselen III dan IV di lingkup Pemkab Jembrana, Jumat (27/2) lalu, sarat dengan kepentingan politis. Di sisi lain Dewan juga menilai mutasi tersebut tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga terkesan tidak obyektif.

Ketua Komisi A DPRD Jembrana, Putu Dwita saat dikonfirmasi, Senin (2/3) mengatakan mutasi yang dilakukan untuk yang mengacu kepada amanat Perda 3 Tahun 2008 ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Saya mendapat laporan kalau mutasi tersebut diindikasikan ada kepala dinas yang bermain. Tentu saja dengan memilih orang-orang berdasarkan kepentingan. Tentunya yang namanya kepentingan sarat dengan unsur politis,“ kata Dwita.

Menurut Dwita ada beberapa hal yang mengindikasikan kalau mutasi tersebut tidak transparan dan obyektif. “Ada beberapa pejabat yang langsung dimutasi menjabat eselon III padahal yang bersangkutan belum mengantongi sertifikasi Diklatpim IV. Apa itu tidak melanggar aturan,“ tandasnya.

Dwita juga mensinyalir kalau mutasi tersebut tidak melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Saya ragu Baperjakat dilibatkan karena indikasi adanya like and dislike, mendominasi dalam mutasi ini,“ ujarnya.

Sementara itu Bupati Jembrana, I Gede Winasa saat dikonfirmasi, Senin (2/3) membantah adanya kepala dinas yang ikut bermain dalam mutasi tersebut. Namun ia mengakui memang ada tim kecil dalam mutasi tersebut baik untuk eselon III, IV termasuk eselon II. Mengenai Baperjakat, kata Winasa tentunya juga dilibatkan, setelah tim kecil tersebut rampung kemudian melaporkan ke Baperjakat untuk dipertimbangkan.

“Kalau hasil Baperjakat sudah selesai barulah diserahkan ke bupati, jadi tetap Baperjakat ikut terlibat dalam mutasi ini, “ ujarnya.