PBB Dituding Terlibat Kerusuhan Timor Timur

user@gmail.com

Beritabali ID: 738173817

Langganan

Beritabali Premium Tidak Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

PBB Dituding Terlibat Kerusuhan Timor Timur

Selasa, 24 Juli 2007, 16:11 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam dengar pendapat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste ke-4 di Sanur, Bali, mengungkapkan adanya keterlibatan organisasi Persatuan Bangsa - Bangsa(PBB) dalam kasus kerusuhan pasca jajak pendapat tahun 1999 lalu. Namun hingga dengar pendapat KKP ke-4 digelar, pihak PBB belum bersedia mengklarifikasi hal tersebut.

Hari kedua dengar pendapat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ke-4 Di Sanur Bali menghadirkan sejumlah tokoh Timor Leste diantaranya mantan komandan kelompok pro integrasi, Sakunar Simao Lopez serta pendiri forum Persatuan Perdamaian Demokrasi dan Keadilan, Jose Estavao Soarez.

Kedua tokoh ini melengkapi kesaksian Leoneto Martins, mantan Bupati Liquica sehari sebelumnya yang membeberkan keterlibatan PBB dalam sejumlah peristiwa kerusuhan di Timor Timur, khususnya pasca jajak pendapat.

Intervensi PBB melalui UNAMET yang mengakibatkan terjadi pergolakan diantaranya memajukan waktu pengumunan hasil jajak pendapat serta melarang tim pemantau maupun aparat TNI - POLRI mendekati kotak suara saat jajak pendapat berlangsung.

Selain itu dari pengakuan Simao Lopez, yang juga mantan pejuang Pembebasan Timor Timur, terungkap pula fakta bahwa sejak tahun 1975 PBB telah memboncengi Indonesia untuk menginvasi Timor Timur setelah masuknya Partai Komunis Fretelin dari Portugis. Namun PBB pula yang berperan dalam lepasnya Timor-Timur dari Indonesia tahun 1999 lalu, papar Lopez.

Ketua bersama KKP untuk Timor Leste, Dionisio Babosoares mengatakan, KKP telah dua kali mengirimkan undangan kepada PBB untuk mengklarifikasi keterkaitan PBB terhadap serangkaian peristiwa yang terjadi saat jajak pendapat tahun 1999 lalu. Hingga kini PBB selalu menolak hadir tanpa alasan yang jelas, kata Dionisio.