Sikap abu-abu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang seakan-akan menolak rencana pembangunan Terminal Khusus Liquefied Natural Gas (Tersus LNG) yang diprakarsai PT Dewata Energi Bersih di wilayah Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan mulai dipertanyakan oleh berbagai elemen masyarakat Bali. 

Luhut meminta Menteri LHK tidak merekomendasikan pembangunan Tersus LNG dan jaringan pipa gas, padahal saat ini secara tegas semua desa adat penyangga, yakni Desa Sidakarya, Sesetan, Serangan, Intaran, dan Pedungan sudah memutuskan dan sepakat menerima proyek LNG untuk mendukung Pemerintah Pusat mempercepat penggunaan energi bersih untuk keberlanjutan pariwisata Bali.

Selain itu, Luhut juga dikabarkan ikut menjadi salah satu pihak yang terlibat untuk mengkoordinasikan proyek tersebut, agar segera terwujud. Namun sayangnya sempat terjadi aksi penolakan oleh Desa Adat Intaran yang kini sudah siap mendukung kelanjutan proyek tersebut. 

Karena itulah, mantan Ketua Komisi I DPRD Bali yang juga salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Intaran, I Made Arjaya juga ikut mempertanyakan sikap Luhut, karena sudah menjadi tanda tanya besar di kalangan warga desa adat yang sudah siap menerima proyek yang digadang-gadang oleh Gubernur Bali, Wayan Koster yang sudah mencanangkan Bali Clean and Green Province dengan memanfaatkan energi bersih dan ramah lingkungan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru yang telah sesuai arahan Pemerintah Pusat. 

Ia menyebutkan Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana sudah memberitahukan kepada seluruh warga desa adat telah menerima proyek LNG di Sidakarya, karena Gubernur Koster sudah bekerja keras untuk melakukan sosialisasi rencana pembangunan LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya melalui proses harmonisasi dengan masyarakat. 

Karena itulah, proyek energi bersih ini akhirnya diterima oleh masyarakat dari seluruh desa adat, karena tidak merusak hutan mangrove, dan digeser ke tengah laut. Selain itu, juga tidak menggunakan terminal dan hanya menggunakan kapal. 

"Semua itu bisa kami terima di desa adat, karena hanya terjadi dredging (pengerukan, red). Jadi kan secara optimal meminimalisasi kerusakan lingkungan. Jadi tuntutan masyarakat kami kan sudah dilakukan, jadi apa lagi yang kami tuntut?," kata ditemui di Denpasar, pada Selasa (28/3/2023).

Tapi anehnya menurut Arjaya, setelah warga Desa Adat Intaran menerima proyek seperti yang disampaikan oleh Gubernur Koster bersama dengan timnya, namun selanjutnya ternyata malah muncul kebijakan lain dari pusat.