Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak berarti apa-apa tanpa perubahan kebijakan negara.

"Saya ingin mengingatkan TNI bahwa inisiatif perubahan atribusi itu sebenarnya tidak berarti apa-apa tanpa adanya perubahan kebijakan atau keputusan politik negara," kata Fahmi saat dihubungi, Rabu (17/4).

Ia menilai tanpa perubahan status dari kelompok kriminal bersenjata menjadi gerakan separatis bersenjata secara resmi oleh negara, perubahan bentuk operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua tetap sulit dilakukan.

Hal itu lantaran setiap tindakan TNI harus mengacu pada perintah Presiden selaku panglima tertinggi.

"Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, maka OMSP TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya, yaitu OMSP perbantuan pada Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban," katanya.

"Bukan OMSP dalam rangka mengatasi gerakan separatis maupun pemberontakan bersenjata," imbuh dia.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah saat ini sudah meyakini bahwa masalah Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.