Salah seorang politisi Partai Demokrat, Benny Harman, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa hari lalu mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara. 

Benny yang juga waketum partai berlambang bintang mercy itu mewanti-wanti Jokowi jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.

Hal itu disampaikan Benny lewat akun Twitternya @BennyHarmanID. Dia menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral di 2024.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (8/5/2023). Benny sudah mengizinkan cuitannya dikutip.

"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.

Dia lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya.

"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman bingung dengan pernyataan Benny.

"Saya bingung apa maksud Pak Benny dengan perang. Apa yang dilajukan Pak Jokowi menjalin komunikasi dengan parpol pendukungnya termasuk soal capres cawapres 2024 adalah hal yang sangat sah di negara demokrasi sepanjang tidak dilakukan dengan paksaan atau intimidasi," kata Habiburokhman, Senin (8/5/2023).

Menurutnya, tak ada paksaan dari partai-partai pendukung pemerintah untuk berkomunikasi dengan Jokowi soal capres.

"Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, parpol pendukung justru dengan sukarela dan senang hati menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi," katanya.

Bagi Habiburokhman, tindakan yang memfitnah Jokowi tak demokratis, merupakan tindakan yang tidak demokratis.

"Jadi yang tidak demokratis justru mereka yang menghalangi, memfitnah dan menstigma komunikasi tersebut," katanya.

Dia memberi contoh tindakan demokratis Jokowi. Jokowi tak melarang atau menghalang-halangi NasDem, PKS, dan Demokrat untuk membentuk koalisi mengusung Anies Baswedan jadi capres.