Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan selama ini kewalahan melakukan pendampingan terhadap (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes yang ada di Tabanan. 

Hal itu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya ada tiga orang staf dan satu tenaga ahli perekonomian desa. Tugas mereka mengubah mindset, dari yang awalnya berada pada zona nyaman sebelum pandemi, kini harus gencar melakukan inovasi jika ingin terus bisa berkembang.

“Karena ini muaranya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa. Dimana mereka ini harus mendampingi sistem akuntansi Bumdes, struktur tata kelola bundes termasuk manajemen,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan, Roemi Liestyowati Senin, (22/3).

Terlebih saat pandemi Bumdes harus bisa memanfaatkan peluang dengan berbagai inovasi. Dimana dari data yang dimiliki, jumlah Bumdes di kabupaten Tabanan sebanyak 127 dari total 133 desa yang ada. 

"Kondisi mereka (Bumdes) secara umum masih berjalan, meski tidak maksimal. Dan tentunya untuk bisa bertahan harus inovatif dan beradaptasi melihat peluang usaha yang muncul saat pandemi agar kegiatan ekonomi di desa tetap bergairah," terangnya. 

Yang jelas, ditegaskan oleh Roemi, keberadaan BUMDes tidak boleh mematikan kios-kios kecil karena tujuannya menggerakkan perekonomian, dalam artian Bumdes sebagai distributor di desa. 

Diakui Roemi dari hasil evaluasi selama ini dominan kesulitan yang dihadapi Bumdes dalam perjalanannya karena faktor profesionalisme manajer dan modal. 

"Sebenarnya kalau persoalan modal, selama manajer profesional tentu bisa pinjam modal, intinya profesionalisme dan ada niat," tegasnya.