BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI yang mewilayahi Bali, NTT dan NTB mengajak peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memanfaatkan kanal-kanal yang disediakan baik itu secara digital atau petugas terkait pengaduan layanan dan status kepesertaan.

"Namanya pelayanan publik pasti ada keluhan. Ini kita antisipasi dengan sarana pengaduan melalui kanal-kanal baik itu digitalisasi maupun petugas BPJS seperti yang saya sampaikan tadi ada Pandawa, JKN, kalau di rumah sakit ada BPJS 1," ungkap Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti pada saat Bincang Mdia bersama wartawan di Hilton Garden Inn, Kuta pada (27/03). 

Pihaknya mencatat selama ini pengadauan yang paling banyak terkait status kepesertaan dan layanan kesehatan di rumah sakit. 

"Tiba tiba butuh berobat tapi kepesertaannya tidak aktif sehingga banyak yang mempertanyakan, apalagi terkait kepesertaan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang penonaktifan itu langsung dari pusat yakni dari Kementrian Sosial sehingga tidak terinformasi ke masyarakat," jelasnya. 

Selain itu, terkait pelayanan kesehatan, Elfanetti menyebut masih banyak yang disuruh peserta yang diminta beli obat ke luar oleh pihak rumah sakit karena nihil ketersediaan.

"Tidak ada, ini yang mesti disampaikan ke kami dan kami koordinasikan ke rumah sakit kenapa harus ada yang dibeli karena seharusnya tidak ada biaya. Kalau obatnya tidak ada tetap tanggung jawabnya harus rumah sakit yang mencarikan kalau di luar," tandasnya.

Selain pengaduan, Elfanetti juga mengajak peserta JKN-KIS untuk memanfaatkan semua kemudahan yang disediakan BPJS Kesehatan. 

“BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai macam kemudahan bagi peserta melalui inovasi-inovasi khususnya digitalisasi layanan, kami harapkan peserta memanfaatkan semua kemudahan tersebut dengan baik. Kemudahan tersebut merupakan salah satu komitmen kami dalam meningkatkan kualitas layanan JKN,” ungkapnya kepada 18 wartawan yang hadir.