Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menduga ada unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dalam Tragedi Kanjuruhan, Malang.

Julius menyebut dalam tragedi itu ada upaya yang dilakukan secara sistematis hingga korbannya massif. Oleh sebab itu, menurutnya, tragedi Kanjuruhan harus diusut secara tuntas.

"Ada upaya sistematis dari insiden diserangnya suporter sampai ratusan meninggal, ada upaya membersihkan bukti-bukti. Negara harus turun, Presiden Joko Widodo harus turun, ada unsur pelanggaran HAM," kata Julius dalam konferensi pers, Rabu (5/10).

"Tinggal diidentifikasi apakah ada komando sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Konteks pelanggaran HAM kuat sekali, sehingga perlu diusut," imbuhnya.

Julius memandang ada kecenderungan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan berdasarkan perintah atasan dan ada unsur kesengajaan.

Seorang suporter menjadi bulan-bulanan aparat keamanan di dalam Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10). (AP/Yudha Prabowo)
Pasalnya, gas air mata disemprotkan oleh aparat mengarah ke kerumunan penonton. Julius menilai hal itu bukan untuk mengamankan penonton, melainkan melukai.

"Sebelum penembakan gas air mata apakah sudah ada tahapan untuk dinamisasi massa yang crowded, kenapa tidak keluar, digiring keluar perlahan, kenapa tidak persuasif, peringatan verbal, lisan," ujarnya.

"Kalau gas air mata langsung ke tengah badan penonton, dan di situ kita bisa lihat di antara mereka ada yg menggendong anak kecil, itu sudah jelas-jelas tujuannya bukan melumpuhkan tapi melukai," lanjutnya.

Selain itu, tembakan gas air mata juga tidak ditujukan pada satu titik dan sasaran, melainkan hampir ke semua arah. Julius berpandangan bahwa hal itu menunjukkan ada unsur komando.