DEEP Indonesia: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Publik Soroti Regresi Demokrasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DEEP Indonesia: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Publik Soroti Regresi Demokrasi

Kamis, 23 Oktober 2025, 21:46 WITA Follow

beritabali/ist/DEEP Indonesia: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Publik Soroti Regresi Demokrasi.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Lembaga riset berbasis artificial intelligence Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Analisis ini dilakukan bersama Binokluar dengan memantau 573.979 pemberitaan di media siber, cetak, elektronik, serta percakapan publik di platform media sosial seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok.

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemberitaan di media arus utama didominasi sentimen positif terhadap pemerintahan, percakapan publik di media sosial justru lebih banyak bernada negatif.

“Data kami menunjukkan 80 persen pemberitaan media mainstream bernada positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun di media sosial, percakapan publik justru banyak diwarnai kritik dan kekecewaan,” ujarnya.

Menurut Neni, hasil riset ini memperlihatkan adanya jurang antara citra positif yang dibangun pemerintah melalui media arus utama dan persepsi publik di ruang digital.

“Publik banyak menyoroti kebijakan populis seperti program makan bergizi gratis, proyek food estate, hingga komunikasi publik pemerintah yang dianggap tidak efektif,” katanya.

Analisis DEEP juga menemukan masih kuatnya pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan baru. “Tingginya pemberitaan yang menyoroti Joko Widodo menunjukkan pengaruhnya masih kuat di pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik melihat hal ini berpotensi mengganggu independensi pemerintahan baru,” jelas Neni.

Lebih lanjut, DEEP Indonesia mencatat bahwa demokrasi Indonesia dalam satu tahun terakhir mengalami tanda-tanda regresi.
“Tingginya sentimen negatif dalam percakapan publik menunjukkan keresahan terhadap kebebasan berpendapat dan kinerja institusi hukum. Ini harus menjadi tamparan serius bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.

Dalam rekomendasinya, DEEP Indonesia mendorong evaluasi serius terhadap program Asta Cita, memperbaiki komunikasi publik, memperkuat mitigasi risiko, melakukan reshuffle terhadap kementerian yang gagal, serta menghentikan tindakan represif terhadap rakyat.

“Pemerintah perlu lebih banyak mendengar suara rakyat, bukan sekadar menyampaikan narasi keberhasilan. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud bila pemerintah memiliki moralitas, etika, dan kepekaan sosial,” tutup Neni Nur Hayati.