Wajah kota Jembrana tidak tertata oleh kabel jaringan internet yang semrawut dan nyaris tanpa kendali.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan warga. Ironisnya, tiang-tiang utilitas menjamur tanpa perencanaan jelas, bahkan pohon perindang pun dikorbankan menjadi penyangga kabel.

Fenomena ini tak bisa lagi dianggap sepele. Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa menilai kondisi kabel yang menggantung di jalanan hingga melilit pohon adalah bentuk pembiaran yang membahayakan.

“Ini bukan hanya soal keindahan, tapi soal keselamatan. Di satu titik bisa ada sampai sepuluh tiang. Bahkan kabel dibiarkan melilit tanaman dan tiang-tiang tua yang rapuh. Ini sangat berbahaya,” tegas Merta Yasa alias Dewa Abri, Senin (16/6/2025).

Komisi III DPRD pun mengambil langkah tegas. Dalam rapat lintas sektor yang melibatkan sejumlah OPD dan bagian hukum, DPRD mendorong solusi struktural berupa penataan menyeluruh dan penerapan sistem kabel bawah tanah. Bukan lagi model tambal-sulam yang selama ini justru memperburuk kondisi.

“Penataan kabel tak bisa lagi setengah hati. Kami ingin kabel-kabel ditanam, karena ini lebih aman, rapi, dan efisien secara biaya jangka panjang,” ujarnya.

Ditegaskan pula, keberadaan tiang-tiang baru yang tumbuh tanpa regulasi—disebut “tiang beranak”—merupakan bukti lemahnya pengawasan dan minimnya aturan yang tegas.

Lebih jauh, DPRD mendorong keterlibatan investor agar proyek ini tidak membebani APBD. Bahkan skema kerja sama ini dinilai potensial untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, tanpa harus menaikkan tarif layanan internet bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin publik terbebani. Justru dengan sistem bawah tanah, biaya operasional penyedia jasa bisa ditekan, sehingga harga langganan pun semestinya bisa lebih murah,” ucapnya.

Penataan kabel ini akan dimulai dari kawasan kota, namun tidak menutup kemungkinan menjangkau wilayah desa dengan penyesuaian teknis. DPRD juga menekankan pentingnya percepatan regulasi sebagai dasar hukum agar penindakan dan pengawasan ke depan bisa berjalan efektif.

“Jangan tunggu ada korban. Penataan ini harus dimulai tahun ini. Kami minta semua pihak, termasuk masyarakat, mendukung agar Jembrana bisa lebih tertib dan aman,” pungkasnya.