Cegah Pungli KIR, Komisi I Sidak Dinas Perhubungan

Kamis, 9 Februari 2017, 16:00 WITA Follow

Komisi I DPRD Tabanan melakukan sidak ke kantor Dinas Perhubungan Tabanan, Rabu (8/2). [bbcom]

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, TABANAN.

Guna mencegah adanya pungli dalam pengujian kendaraan bermotor, Komisi I DPRD Tabanan melakukan sidak ke kantor Dinas Perhubungan Tabanan, Rabu (8/2).

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi I I Putu Eka Nurcahyadi bersama Gusti Nyomman Omardani, I Putu Desta Kumara, I Wayan Widnyana, dan Gede Juli Astrawan.

[pilihan-redaksi]

“Kami ingin memastikan bahwa dinas perhubungan bebas pungli dan pelayanan berjalan dengan baik. Mengingat selama ini kecenderungan masyarakat masih memberikan ruang untuk celah pungli,” jelas Eka Nurcahyadi.

Pada kesempatan itu Eka juga meminta kepada dinas perhubungan untuk memasang CCTV (close circuit television ) di sejumah titik terutama di loket pembayaran. Ia juga menyarankan agar dishub menerapkan sistem yang bisa melayani pengujian kendaraan sebanyak 100 kendaraan per hari.

Kepala Dinas Perhubungan, Drs Made Agus Hartawiguna menyampaikan untuk mengatasi pungli, pihaknya sudah melakukan beragam cara seperti pemasangan baner, baliho sebagai bentuk pembinaan dan merubah mindshet masyarakat untuk tidak memberikan ruang celah pungli. Sementara, untuk staf dan pegawai, pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah dan instruksi agar tidak melakukan hal hal negatif.

"Namun ini harus ada kesepahaman bersama dalam memberangus pungli, karena jujur saja banyak perlawanan dari masyarakat, karena mereka harus keluar dari zoman nyaman," jelas Agus.

Ia juga menginformasikan bahwa pihaknya juga telah meluncurkan inovasi berbasis teknologi berupa aplikasi situs pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta pelayanan ijin trayek.

“Kami coba membantu mempermudah masyarakat dalam hal pendaftaran uji KIR, jika dengan manual perlu waktu rata-rata 15 menit saat registrasi, dengan aplikasi ini setidaknya 5 menit sudah masuk ke system pendafataran oleh petugas,” jelasnya.

[pilihan-redaksi2]

Disebutkan, rata rata per hari 60 sampai 80 pemohon pengujian kelayakan kendaraan yang menimbulkan antrean panjang. Ia juga memaparkan program di tahun 2017 yakni melakukan proses kajian terhadap perubahan sistem parkir menjadi parkir elektronik serta merancang pembayaran online.

"Kedepan seluruh instansi layanan publik tentu saja dituntut cepat dengan korelasi pemanfaatan teknologi, dan kami saat ini sudah mengarah kesana," pungkas mantan camat Selemadeg Barat ini.