Beritabali.com, Denpasar. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menghadiri Rapat Paripurna k-3 Masa Persidangan III Tahun 2016 di ruang sidang utama, Kantor DPRD Bali, Senin (26/9 yang mengagendakan pembacaan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2016 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Terhadap Raperda perubahan APBD 2016, pada dasarnya kelima fraksi dapat menerima atas penurunan Pendapatan Daerah menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp. 153 milyar serta proyeksi penurunan penerimaan PAD sebesar Rp. 598 milyar.
Seperti yang disampaikan oleh fraksi Panca Bayu yang dibacakan oleh Kadek Nuartana serta fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Tjok Raka Kerthyasa. Untuk menggenjot pendapatan bagi Pemprov Bali, fraksi-fraksi tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya melaksanakan program yang inovatif demi menggenjot pendapatan dari sektor alternatif lainnya.
Mengenai penurunan Pendapatan Provinsi Bali sebesar Rp 207 Milyar lebih atau 6,14%, fraksi Partai Golkar mengusulkan agar kelak target pendapatan Daerah disusun lebih realistis dengan memperhatikan data pendukung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Lebih jauh kelima fraksi juga berharap agar pemerintah menghemat pos-pos anggaran seperti Belanja perjalanan dinas maupun untuk rapat-rapat.
“Sementara program-program unggulan harus terus berjalan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi skala prioritas,” beber I Wayan Tagel Arjana dari fraksi Gerindra.
Sementara yang menjadi sorotan pada pagi itu adalah meningkatnya secara drastis dana Hibah yang semula sebesar Rp 979 milyar lebih menjadi sekitar Rp. 1,1 Triliun lebih. Peningkatan itu mencapai hingga 19,1% dari APBD Induk 2016.
Untuk itu para fraksi melalui fraksi PDIP dan fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan kepada pemerintah alasan kenaikan belanja tersebut. Secara umum kelima fraksi sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyusun kembali perubahan APBD setelah mengalami penurunan pendapatan.
Sementara terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dasarnya kelima fraksi mendukung dan menyetujui langkah Pemprov Bali dalam menyusun Perangkat Daerah.
Hal itu juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kelima fraksi berharap melalui penataan struktur Perangkat Daerah yang baru, akan segera terwujud pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.
Melalui struktur organisasi yang baru, mereka juga berharap pemerintah bisa menempatkan posisi pejabat baru sesuai dengan keahliannya masing masing, atau the right man in the right place. Sehingga struktur yang baru ini juga diharapkan bisa menggenjot prestasi para ASN dalam berkarya dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Menanggapi tentang kenaikan dana hibah yang mencapai Rp 186 milyar, Gubernur Pastika dalam kesempatan wawancara dengan awak media menjelaskan bahwa dana itu diperuntukkan untuk hibah BOS sebesar Rp 123 milyar, Rp. 17 milyar untuk hibah ke KONI bagi para atlet penyumbang medali yang berlaga di PON di Jabar serta untuk penambahan hibah bagi anggota Dewan sebesar Rp. 46 milyar.
“Jadi laporan keuangan sudah sangat transparan, untuk laporan lebih rinci akan kami persiapkan,” tandasnya.[bbn/hms/psk]
