Sebanyak 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah - Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat gabungan di Sanur, Denpasar Selatan, pada Senin (20/10).

Forum tersebut diikuti oleh perwakilan dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan ini, para peserta menandatangani perjanjian kerja sama lintas wilayah yang mencakup bidang pariwisata, kebencanaan, hingga ketahanan pangan.

Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa rapat gabungan tahun ini difokuskan pada penyusunan rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang sebelumnya belum berjalan optimal.

"Rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkret hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan. Karena selama ini belum ada rencana aksi, sehingga tersendat. Maka pada kesempatan ini dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang konkret," terangnya, Senin (20/10).

Ia menambahkan bahwa setiap provinsi diminta menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas agar terencana dan masuk ke dalam anggaran daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah serta memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif.

Dalam forum ini, dibahas enam agenda utama, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, pelayanan kesejahteraan sosial dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kebencanaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta keamanan dan ketertiban umum.

Halilul mencontohkan bentuk kerja sama konkret antarprovinsi, seperti kegiatan temu dagang yang melibatkan seluruh anggota forum. “Misalnya tahun depan ada acaranya di Jawa Tengah, maka seluruh provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membawa binaan-binaan bisnisnya dari daerahnya. Kerja sama serupa sebelumnya pernah menghasilkan nilai ekonomi signifikan, namun itu hanya dua provinsi saja. Bayangkan kalau sepuluh provinsi, tentu menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dalam penanganan bencana antarprovinsi. "Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya," imbuhnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum kerja sama seperti FKD-MPU sangat bermanfaat dalam memperkuat koordinasi antarprovinsi, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.

"Kerja sama ini yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama yang diinisiasi oleh sekretariat bersama. Waktu dulu saya di Dinsos itu kalau pemulangan orang terlantar sangat efektif. Kalau tidak ada koordinasi dan kerjasama, tentu akan memberatkan," tandasnya.

Dewa Mahendra juga menyoroti potensi kerja sama di bidang pariwisata dan UMKM yang dapat memperkuat ekonomi lokal. Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berinovasi menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah untuk mendukung citra pariwisata Bali.

"Saat ini Pemprov Bali juga menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah di daerah wisata. Selain itu, kerjasama dibidang Kebencanaan juga sangat baik, seperti saat banjir kemarin disikapi semua pihak, termasuk provinsi yang ada di forum ini," pungkasnya.