PT Bali Turtle Island Development (BTID) diduga melakukan penyertifikatan laut dimana saat ini perusahaan itu juga tengah menata proyek Kura Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Denpasar. 

"Kalau hasil dredging (pengerukan) itu semuanya akan dibagikan ketiga desa adat (Desa Adat Intaran, Sidakarya dan Serangan), maka tidak akan kebagian ke dia (Luhut, red) BTID. Kan BTID iye ngelah (dia punya, red). Mohon maaf, karena masih laut yang disertifikatkan. Makanya anggon ngurug to (dipakai urug laut yang disertifikatkan, red). Kalau ada 3 juta meterkubik, maka Luhut gak kebagian dia. Bukan dipakai menata lagi, tapi dipakai mengurug laut yang tidak disertifikatkan. Itu masih laut yang disertifikatkan, tapi belum diurug itu dan masih laut," ungkap salah satu tokoh Desa Adat Intaran, I Made Arjaya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Bali itu belum lama ini membongkar isu laut yang sudah disertifikatkan tersebut tidak bisa diurug sebelumnya, akibat izin yang diajukan kepada Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dikatakan tidak mau ditandatangani. 

"Tapi saat detik-detik terakhir menjelang lengser tidak tahu apa penyebabnya malah ditandatangani. Akhirnya ke luar laut yang sudah disertifikatkan. BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat jika tidak ditandatangani Wali Kota Pak Rai," bebernya. 

Sayangnya, baik pihak BTID dan Menko Marves, maupun mantan Wali Kota Rai Mantra belum bisa diminta klarifikasi terkait isu pengurugan laut yang sudah disertifikat itu, sampai berita ini diturunkan. 

Diketahui, mega proyek BTID yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki luas sekitar 500 hektar dengan investasi mencapai Rp104 triliun. Kabarnya direncanakan akan dibangun sekolah international, resort, dan pelabuhan marina.