Istri Shah, Farah, juga kerap mengenakan busana Barat dan dipandang sebagai contoh perempuan modern di Iran. Akan tetapi, beberapa bulan setelah pendirian Republik Islam, undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan mulai dicabut.

"Ini tidak terjadi dalam waktu semalam, prosesnya bertahap," kata Mehrangiz Kar, 78 tahun, seorang pengacara HAM sekaligus aktivis yang turut menggelar demonstrasi antihijab pertama.

"Tepat setelah revolusi ada pria dan perempuan di jalan yang membagikan kerudung gratis yang dibungkus kertas kado kepada para perempuan," kenangnya.

Aksi aparat Iran dalam menertibkan cara berpakaian muslimah dimulai setelah pemimpin revolusi, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengeluarkan titah pada 7 Maret 1979.

Saat itu, Ayatollah menetapkan bahwa semua perempuan wajib memakai hijab di tempat kerja. Adapun perempuan yang tidak berjilbab, dia golongkan sebagai perempuan "telanjang".

"Pidato itu diartikan banyak kaum revolusioner sebagai perintah untuk memaksa para perempuan mengenakan jilbab," kata Mehrangiz Kar yang kini bermukim di Washington DC, AS.

"Banyak yang mengira ini akan terjadi dalam waktu semalam, jadi kaum perempuan mulai memberontak."

Sebanyak lebih dari 100.000 orang, sebagian besar perempuan, berkumpul di Kota Teheran keesokan harinya untuk menggelar demonstrasi. Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

'Kami menjadi kreatif'

Setelah Ayatollah Khomeini bertitah, perlu waktu bagi aparat untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pakaian "pantas" untuk perempuan.

"Tiada instruksi yang jelas. Jadi [mereka] membuat poster dan spanduk di dinding-dinding kantor yang menampilkan model-model. Mereka mengatakan para perempuan harus mengikuti instruksi-instruksi ini [soal memakai hijab] atau tidak bisa masuk kantor," jelas Mehrangiz Kar.