News

Polemik Seleksi Calon Bawaslu Bali Diatensi PHDI, Minta Dibuka ke Publik

 Sabtu, 24 Juni 2023, 01:18 WITA

beritabali/ist/Polemik Seleksi Calon Bawaslu Bali Diatensi PHDI, Minta Dibuka ke Publik.

IKUTI BERITABALI.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Beritabali.com, Denpasar. 

Kisruh rekrutmen calon Bawaslu Bali, paskadiumumkannya sepuluh nama oleh Tim Seleksi mendapat atensi PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Bali.

Melalui ketuanya, Nyoman Kenak, SH bersama Sekretaris PHDI, Putu Wirata Dwikora, SH, saat diminta tanggapan oleh kalangan media, menyatakan, oleh karena berbagai pihak telah melayangkan protes yang luas, termasuk ke beberapa lembaga di Jakarta, sebaiknya Timsel membuka proses seleksi secara menyeluruh ke publik. 

Yakni, nilai setiap orang yang ikut seleksi, baik yang kuantitatif maupun kualitatif, kecuali tentunya rekam medis kesehatannya. PHDI menegaskan hal itu, menanggapi pertanyaan media perihal nama-nama 10 besar lolos seleksi yang disebutkan ada diantaranya bermasalah. 

Seperti diberitakan media, Tim seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali telah mengumumkan nama-nama calon anggota Bawaslu Bali periode 2023-2028 yang dinyatakan lolos pada tahapan seleksi wawancara dan kesehatan. 

Pengumuman nomor 005/PENG/TIMSELBALI/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023 mencantumkan 10 (sepuluh) nama yaitu Ketut Ariyani, I Wayan Wirka, Cok Raka Partawijaya, I Gede Krisna Adi Widana, I Nyoman Gede Putra Wiratma, I Putu Agus Tirta Suguna, I Putu Gede Suastrawan, Gede Sutrawan, I Gusti Agung Ngurah Darmayuda, dan I Wayan Arsa Jaya. Timsel Bawaslu Bali terdiri atas AA Gede Oka Wisnumurti (ketua), Radian Syam (sekretaris), dan Jeirry Sumampow, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa selaku anggota.

Diantara transparansi publik yang urgen ditampilkan oleh Timsel, imbuh Kenak, adalah dengan mencantumkan nilai dari seluruh bakal calon yang ikut seleksi, baik itu nilai tentang pengetahuan dan kemampuan, maupun rekam jejak dari masing-masing calon. Kalau ada yang pernah mendapat sanksi etik dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), atau terlibat kasus lain, baik yang bersifat etik maupun pidana, itu mesti dibuka juga ke publik. 


Halaman :





Tonton Juga :





Hasil Polling Calon Walikota Denpasar 2024

Polling Dimulai per 1 September 2022


Trending