Kisruh naiknya tarif wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Manggarai Barat, NTT semakin keruh. Hari ini (1/8/2022) para pelaku bisnis wisata di Labuan Bajo menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes. 

Pemerintah provinsi NTT mengerahkan polisi dan brimob untuk menjaga keamanan, meski sejumlah pelaku aksi mogok dianiaya dan ditahan. Bagaimana sebaiknya pengelolaan situs warisan dunia seperti Pulau Komodo? Berikut uraian dari Sukma Winarya, mahasiswa doktoral pada University of Angers:

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya untuk rencana penambahan tarif di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang akan berlaku pada 1 Agustus mendatang.

Penambahan yang dimaksud adalah adanya pengenaan tarif tambahan sebesar Rp 3,75 juta bagi pelancong yang ingin mendatangi Pulau Padar dan Pulau Komodo. Dalam kebijakan saat ini, wisatawan hanya perlu membayar Rp 150.000.

Jokowi menganggap ini adalah upaya menyeimbangkan aspek konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan di TN Komodo. Dia juga sempat menyentil pentingnya perhitungan return (imbal balik) dari sederet proyek infrastruktur yang sudah dikeluarkan pemerintah di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.

Alasan ini mirip dengan dalih yang diungkapkan seorang pejabat pemerintah dalam wacana kenaikan tarif masuk kompleks Candi Borobudur di Jawa Tengah. Lantaran menimbulkan polemik, wacana ini pun kemudian dibatalkan.

Berkaca dari dua kejadian tersebut, pemerintah nampaknya berpandangan bahwa aspek tarif memegang kunci utama dalam mewujudkan target pariwisata yang berkelanjutan di situs warisan dunia. Padahal, pengembangan pariwisata yang terlalu bertumpu pada tarif berpotensi mengurangi akses kunjungan masyarakat baik lokal maupun mancanegara.