Dalam kesempatan tersebut Bupati Nyoman Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung diberikan penghargaan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berupa Piagam Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Atas Opini WTP LKPD Tahun 2021, sekaligus diberikan penghargaan karena Pemerintah Kabupaten Badung secara berturut-turut mendapatkan Opini WTP 8 (delapan) sejak 2014 sampai dengan tahun 2021. 

“Karena kami taat dengan asas, dan kami di Kabupaten Badung melaksanakan hal ini sesuai ketentuan berlaku. Maka komunikasi kami yang bersinergi dengan Forkopimda, kita lakukan dengan baik serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting. Begitu juga dengan Kejaksaan, karena kita paham dan tahu Kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara, bisa kita minta untuk pertimbangan hukum dan bisa kita minta untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan kita adalah betul-betul terbuka dan transparan serta berjalan dengan baik. Astungkara hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan, ini adalah salah satu penilaian pusat. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagai Bendahara ujung tombak bendahara Indonesia yang memberikan penghargaan kepada kami di Kabupaten Badung. Ini merupakan salah satu progress kinerja kita dengan baik dan ini bukan karena kehebatan serta kemampuan Giri Prasta sendiri tetapi ini merupakan hasil sebuah kerja tim, baik itu Sekda, Inspektorat, Keuangan, dan perangkat daerah lainnya, semua bergerak bersama-sama untuk Badung yang kita cintai,” ujarnya.

 
Sementara Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengatakan, tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung. 

“Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang ke-8 secara berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dengan ini Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, mentaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai. Kami berharap dengan momentum penghargaan ini, apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi, tujuan kita semua sama, dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.