Inflasi Bali Oktober 2025 tercatat 2,61% (yoy) dengan tekanan utama dari kenaikan harga emas global dan cuaca ekstrem yang memengaruhi pasokan pangan menjelang November. BI dan TPID memperkuat strategi 4K untuk menjaga stabilitas harga di seluruh Bali.

Kondisi ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali Tahun 2025 di Gedung Bank Indonesia, Denpasar, Jumat (14/11). Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa meski inflasi Bali masih terjaga, volatilitas harga komoditas bulanan masih tinggi dan memerlukan kewaspadaan.

Sejumlah komoditas penyumbang inflasi Oktober di antaranya cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk. Sementara komoditas penyumbang deflasi meliputi beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.

BI juga menyoroti bahwa beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging babi merupakan komoditas yang memiliki bobot pengaruh terbesar terhadap inflasi. Adapun komoditas paling volatil mencakup cabai rawit, cabai merah, tomat, dan sawi hijau.

Dari pola historis, harga komoditas seperti canang sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk, dan daging babi cenderung naik menjelang Hari Raya Galungan–Kuningan. Pada saat yang sama, Bali memasuki periode permintaan tinggi karena peak season pariwisata.

BI memperingatkan bahwa risiko inflasi November semakin besar akibat dua faktor utama: kenaikan harga emas global yang memicu kenaikan harga emas perhiasan di pasar domestik, serta ketidakpastian cuaca ekstrem yang menekan produksi hortikultura. Cuaca berangin kencang dan gelombang tinggi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi pangan.

Di sisi lain, data neraca pangan awal November menunjukkan bahwa meski stok beras, minyak goreng, gula, dan daging babi berada pada posisi aman, rasio ketahanan stok daging ayam, cabai rawit, dan tomat masih berada di bawah ambang 3, sehingga perlu penguatan suplai produksi lokal.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI mengajukan langkah jangka pendek dan menengah melalui strategi 4K, yakni: Ketersediaan Pasokan melalui modernisasi pertanian dan penguatan cadangan pangan daerah, Keterjangkauan Harga lewat operasi pasar dan pasar murah, Kelancaran Distribusi melalui pengawasan BBM dan sinergi satgas pangan, serta Komunikasi Efektif melalui publikasi harga dan diseminasi neraca pangan.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan bahwa inflasi Bali masih terjaga namun membutuhkan langkah antisipatif yang lebih solid.

“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.

Inflasi tertinggi pada Oktober tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,29%, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,65%. Pemerintah provinsi menilai kesenjangan ini perlu direspons melalui penguatan koordinasi TPID.

Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, yang menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 mencapai 2,86% (y-on-y) dengan inflasi bulanan 0,28%. Ia menekankan pentingnya pelaporan rutin TPID, penguatan data harga, serta respons cepat terhadap komoditas penyumbang inflasi.

Wamendagri juga menyoroti percepatan realisasi APBD sebagai kunci menjaga momentum ekonomi daerah. Pemerintah daerah diminta menghindari penumpukan belanja di akhir tahun dan meningkatkan pendapatan daerah melalui tata kelola pajak yang lebih baik.

Melalui HLM TPID 2025 ini, seluruh pemangku kebijakan di Bali didorong untuk memperkuat kerja kolaboratif dan menjaga stabilitas inflasi di tengah tantangan seperti kenaikan harga emas global, cuaca ekstrem, dan lonjakan permintaan wisatawan.