Terkait WA Boikot Acara Jokowi di Gianyar, PSI Prihatin

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Terkait WA Boikot Acara Jokowi di Gianyar, PSI Prihatin

Selasa, 7 November 2023, 16:17 WITA Follow

beritabali/ist/Terkait WA Boikot Acara Jokowi di Gianyar, PSI Prihatin.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Dugaan adanya WhatsApp grup bocor mengenai boikot acara Jokowi di Batubulan pada 31 Oktober 2023 mendapatkan tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Gianyar. Ketua DPD PSI Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Astiawan, sangat prihatin.

"Karena hal tersebut menjadi topik perhatian di daerah dan juga secara nasional. Selepas apapun permasalahannya, semestinya harus dipahami bahwa hingga saat ini Bapak Jokowi masih berstatus sebagai Presiden Indonesia yang sah," ujar dia, Selasa (7/11/2023).

Dewa Gede Astiawan juga menambahkan, tetap berharap, walaupun suasana politik sudah mulai menghangat sebaiknya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

"Tidak ada lagi permintaan apalagi arahan. Marilah dalam kontestasi ini diisi dengan pendidikan politik yang baik dan sehat, lebih baik fokus beradu ide, gagasan dan program kerja," jelas dia.

Meski berada di basis PDIP, PSI Gianyar tidak gentar. "Kita dipercaya dan dipilih oleh rakyat, marilah gunakan kesempatan baik ini untuk hadir dan bekerja untuk rakyat," ungkap dia.

Sekretaris DPD PSI Gianyar, Putu Eka Jaya Wirawan mempersilahkan masyarakat menilai sendir. "Biarlah masyarakat yang menilai, masyarakat akan move on," imbuhnya.

Dikatakan bahwa PSI meneladani semangat kerja kerja Jokowi, banyak hal baik yang sudah dilakukan Presiden Jokowi yang melahirkan semangat Jokowisme. Sebagai contoh secara nasional, suara Jokowi kalah di NTB dan suara PKS menang.

Namun pembangunan dan proyek nasional tetap berjalan dan mendapatkan prioritas dari Jokowi. Hal tersebut diakui langsung oleh Gubernur NTB. Rakyat di daerah juga merindukan pemimpin seperti Jokowi. Boleh berasal dari partai manapun, namun begitu terpilih wajib menjadi milik rakyat seutuhnya.