MUDP Serahkan Kewenangan Masing-Masing Kabupaten Kota Soal Larangan Soundsystem Saat Pengerupukan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

MUDP Serahkan Kewenangan Masing-Masing Kabupaten Kota Soal Larangan Soundsystem Saat Pengerupukan

Senin, 11 Februari 2019, 21:30 WITA Follow

bbn/ilustrasi

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Jro Gede Suwena Putus Upadesa menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kewenangan terhadap steakholder terkait di Kota Denpasar dalam memutuskan pelarangan penggunaan soundsystem saat pengerupukan.

“Tentu itu ada kajiannya, dan kami tidak akan mencampuri kesepakatan bersama pelarangan Soundsystem yang dilaksanakan di Kota Denpasar, karena permasalahan setiap kabupaten/kota kan berbeda,” jelasnya saat dialog interaktif di salah satu radio nasional.

Pelarangan penggunaan soundsystem di Kota Denpasar tentu telah dipertimbangkan banyak pihak. Keputusan tersebut dilaksanakan dengan melihat pengalaman dan kejadian sebelumnya. Dimana ketika diberikan kelonggaran justru penggunaan soundsystem disalah gunakan.

“Mungkin tahun sebelumnya ketika diberikan kelonggaran justru banyak yang masih menghidupkan house musik, dan mungkin juga ini yang menjadi alasan pelarangannya,” ujarnya.

Sementara, Kadis Kebudayaa Kota Denpasar, IGN Bagus Mataram mengatakan bahwa pemberian kelonggaran penggunaan soundsystem saat pengerupukan sudah pernah dilaksanakan. Dimana setiap sekee ogoh-ogoh diharapkan dapat menghidupkan musik baleganjur dan gambelan, namun demikian setelah melampaui petugas dan malam semakin larut, lagunya justru berganti menjadi house musik.

“Dulu memang pernah seperti itu, dan sebagai evaluasi kami sepakati untuk melarang penggunaan soundsystem di Kota Denpasar,” paparnya. Pihaknya juga menekankan bahwa pengunaan soundsystem selain tidak tepat secara sastra dan keliru dari sisi logika, juga mengaburkan kebudayaan Bali. Dimana dengan adanya suara sound yang begitu kerasnya justu membuat suara baleganjur tidak terdengar.

“Semoga semua masyarakat dapat mendukung dan memahami, bagaimana pengerupukan itu wajib dimaknai sebagai hari suci yang sakral dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan tattwa agama,” ujar Mataram.

Berita Premium

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (8): Perseteruan Gubernur Sutedja dengan Wedastera Suyasa

•

Cerita Warga Bali Yang Pernah Berkunjung ke Alam 'Memedi'

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (16): Banyak Yang Dibantai Merupakan Korban Konspirasi

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (12): Puri Agung Negara Djembrana Dirusak

•

Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (13): Eksekusi Donatur PKI I Gede Puger di Desa Kapal

Reporter: Kominfo NTB

MUDP

Soundsystem

Pengerupukan

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.