Dibukanya
industri perbankan seluas luasnya di tahun 2020 dan keikutsertaan Indonesia dalam
MEA perbankan,
BPR harus siap diri yang dibarengi dengan
kompetensi yang mumpuni. Pasalnya, saat ini secara kompetensi Indonesia khususnya perbankan (BPR) yang bergerak di
sektor riil harus mampu meningkatkan kompetensinya dalam mengantisipasi masuknya tenaga asing atupun arus modal dari mancanegara.
"Jika dicermati secara perseorangan kompetensi yang dimiliki kita telah mumpuni, hal ini terlihat dari banyaknya orang Indonesia yang menempati posisi straregis di banyak perusahaan asing, namun demikian jika dibandingkan secara rasio jumlah penduduk jelas kita masih kalah jauh," ujar Ketua Umum Ikatan Banker Professional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Made Arya Amtaba, MM Selasa(14/4/2015).
Menurut Amitaba, langkah itu dilakukan sebagai kepedulian dari IPro BPR melalui anggotanya untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi MEA dalam waktu dekat. Dalam upayanya meningkatkan kompetensinya, Amitaba mengaku BPR mau tidak mau harus ada suatu gerakan radikal dan secara intens dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.
Baginya, kekawatiran menghadapi MEA selayaknya tidak perlu terjadi jika BPR siap membuka diri yang dibarengi dengan peningkatan sdm, kompetensi, serta membuka wawasan.
"Peluang yang diperlu dicermati, bahwa BPR itu wajib Merah – Putih karena awal didirikannya BPR itu bagaimana menggerakkan sektor riil masyarakat. Untuk itu, MEA bukanlah momok yang menakutkan," tegas Amitaba yang juga Direktur Utama BPR Kanti.
Selain itu, sambung Amitaba, dalam masa tenggang saat ini perlu adanya campur tangan regulator dalam memproteksi BPR sebagai mesin penggerak ekonomi masyarakat yang core-nya ada di UMKM. Menurutnya, lahirnya BPR sebagai kearifan lokal ini datangnya dari masyarakat kecil yang ada di daerah.
Lebih jauh, Amitaba mengaku Ipro menjadi garda terdepan bagi BPR menghimbau anggotanya untuk tidak kawatir dalam menghadapi MEA, serta jangan lantas terlena namun harus dibarengi dengan kesiapan melalui percepatan dan peningkatan kompetensi.
"Dalam memfilter penetrasi yang sangat cepat nantinya, BPR harus dikembalikan lagi pada khitohnya, bahwa BPR merupakan penggerak ekonomi masyarakat kecil diluar campur tangan asing. Dalam perjalannya nanti IPro akan berjuang dan sejalan dengan PERBARINDO, karena kedua lembaga ini baik secara profesi dan lembaga tidak bisa dipisahkan," ungkapnya.
Pningkatan kompetensi, jelas Amitaba, harus pula dibarengi dengan meningkatnya pertumbuhan kinerja BPR di atas 20% hingga 25%. Hal itu menjadi suatu hal yang wajib dalam menghadapi gempuran MEA sehingga BPR secara signifikan harus bertumbuh.
"Agar bisa merealisasikan pertumbuhan kinerja BPR sebesar 20% hingga 25% , BPR hendaknya bahu - membahu dalam capaiannya, jika perlu bentuk koalisi besar dalam menghadapi gempuran asing melalui MEA yang Desember tahun ini krannya segera dibuka," pungkasnya.
