Menyesalkan Terbitnya Rekomendasi DPRD

Gabungan Pariwisata Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Jumat, 02 Agustus 2013 Dibaca : 1708 kali
Gabungan Pariwisata Bali Tolak Reklamasi Teluk BenoaSumber Foto : google/ilustrasi

Beritabali.com, Denpasar. Setelah sekian lama menjadi perbincangan hangat masyarakat Bali, akhirnya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menolak keras rencana reklamasi di Teluk Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Bali.

Menurut juru bicara GIPI Bali Ketut Ardana, pihaknya secara tegas menolak rencana reklamasi sebesar 838 hektar di Teluk Benoa Bali. "Kami bukan menolak investasi yang datang ke Bali. Tetapi pemerintah semestinya mengarahkan investasi itu ke berbagai daerah lainnya di Bali yang memang masih sangat membutuhkan pengembangan. Jangan sampai Bali selatan menjadi tambah padat dan seterusnya," ujar Ardana dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat (2/8/2013).

GIPI Bali menilai saat ini pasar pariwisata Bali terus menurun seperti banyak negara di Asean yang menjual produk wisata secara murah meriah. Beberapa negara Asean seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menjual murah produk wisatanya. "Bali jangan sampai terjadi demikian karena hingga saat ini Bali masih menjadi destinasi wisata terbaik di dunia," imbuhnya.

Sementara, Ketua PHRI Bali Ida Bagus Kadek Astawa menegaskan bahwa pembangunan berbagai akomodasi pariwisata terus terjadi, terutama di wilayah Bali selatan. "Cepat atau lambat, Bali juga akan jual murah. Gejala seperti itu sudah ada di Bali saat ini. Hotel berbintang saja hanya dijual antara 40 sampai 50 dolar. Harga ini rupanya hanya terjadi di Bali saja," tegasnya.

Dalam pernyataan resminya, GIPI Bali sebagai komponen industri pariwisata Bali secara prinsip tidak berkeberatan atas adanya investasi baru dalam bidang pariwisata. Namun menolak rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali no. 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012 karena tidak sesuai dengan falsafah sosio-religi masyarakat Bali.

GIPI Bali menyesalkan terbitnya rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali No. 660.1/4278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 dan SK Gubernur Bali no. 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tertanggal 26 Desember 2012 yang didasarkan atas Laporan Pra Study Kelayakan  'FS Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa, Bali' oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana yang kajiannya baru terbatas pada Pra Study Kelayakan yang tidak komprehensif sehingga tidak layak digunakan sebagai acuan dalam menerbitkan Rekomendasi DPRD Bali dan SK Gubernur Bali tersebut.

SK Gubernur tersebut yang secara substantive memberikan hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan yang mana hak pengusahaan perairan pesisir dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Keputusan MK no. 3/PUU-VIII/2010.

Setiap rencana pembangunan di Bali, termasuk pengembangan wilayah perairan Teluk Benoa harus didasarkan pada daya dukung sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke wilayah perairan sebagai sebuah sistem ekologi yang utuh. Konsep kebijakan pembangunan yang mengacu kepada sistem ekologi ini merupakan refleksi dari kearifan lokal Bali yang dikenal dengan konsep Nyegara Gunung berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang sudah terbukti secara ilmiah.

Dampak perubahan bentang alam akibat dari pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali dengan cara reklamasi akan memberikan kerugian sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Bali. Wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Bali bila kawasan tersebut ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi.

Rencana pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Bali oleh para investor maupun masyarakat Bali seyogyanya dilakukan atas dasar pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Bali lainnya dengan tetap mengacu kepada falsafah sosio-religi masyarakat Bali, konsep Nyegara Gunung dan keterikatan fungsi ekologi yang utuh. (dws)
 

  • Lihat Arsip Berita Lainnya :
  •  

0 Comments

  1. No rows to display

Kirim Komentar

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar. *

Anda belum login sebagai member,

Masukkan username anda

Masukkan password anda

Kirim Komentar Anda


Tidak Terbaca? Klik Untuk ganti text.

Ketik kode keamanan di atas